Tragedi hilangnya lima jurnalis—Yudistiro Pranoto (iNews), Muhammad Bagus Khoirunas (Antara), Arie Basuki (Merdeka), Daus (Anadolu), dan Donal (freelance)—di perairan Gunung Anak Krakatau bukan sekadar musibah biasa. Peristiwa ini meletup di tengah status Gunung Anak Krakatau yang berstatus Level III (Siaga) akibat erupsi beruntun. Hilangnya kontak speedboat mereka saat peliputan bencana adalah alarm keras: keselamatan nyawa manusia hari ini telah tergadai dan diperhitungkan secara murah dalam kalkulasi ekonomi (SindoNews, 09-09-2026).
Dalam paradigma kapitalisme, keselamatan kerja dan perlindungan nyawa tidak pernah menjadi prioritas utama. Dunia media dan sistem perekonomian yang berorientasi pada keuntungan (profit-oriented) menuntut kecepatan, aktualitas, dan traffic tinggi. Akibatnya, pekerja lapangan kerap dipaksa mengarungi zona bahaya demi rating.
Lebih tragis lagi, negara dalam sistem hari ini memosisikan keselamatan publik sebagai biaya operasional (cost center). Penyiapan sarana proteksi, standar transportasi laut, hingga alokasi pengawalan darurat kerap disunat atas nama efisiensi anggaran. Ketika efisiensi ekonomi menjadi panglima, nyawa manusia berubah status menjadi sekadar angka statistik dan faktor produksi.
Akar dari bobroknya penanganan keselamatan ini terletak pada sekularisasi politik. Pembatasan peran agama dalam mengatur tata kelola publik membuat negara melepaskan tanggung jawab utamanya sebagai pelindung rakyat. Kekuasaan dirubah fungsinya menjadi regulator pasar yang menyerahkan mitigasi bencana dan keselamatan jiwa pada mekanisme efisiensi material semata. Negara hadir secara parsial dan merespons setelah jatuh korban.
Islam menolak keras logika pragmatis-kapitalistik. Dalam ajaran Islam, nyawa manusia memiliki kedudukan tertinggi melalui prinsip hifzh an-nafs (menjaga jiwa). Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (TQS. Al-Baqarah: 195)
Ayat ini mewajibkan adanya tindakan preventif (ikhtiar) yang sistematis, bukan menyerahkan keselamatan pada nasib atau keberuntungan semata. Penghormatan terhadap nyawa manusia juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:
“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (TQS. Al-Ma'idah: 32)
Negara dalam Islam berkewajiban hadir secara totalitas untuk mengurus rakyat (ra'in). Kekuasaan bukanlah sarana komersialisasi, melainkan amanah besar yang wajib dipertanggungjawabkan secara mutlak. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (TQS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ mempertegas posisi penguasa sebagai penanggung jawab utama atas keselamatan warga negaranya:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Satu-satunya solusi untuk mengakhiri pembantaian sistemik atas nama keuntungan ini adalah mengembalikan fungsi negara sesuai dengan syariat Islam dalam institusi Khilafah.
Dalam sistem Khilafah:
1. Mitigasi Terintegrasi dan Bebas Biaya: Negara membangun sistem mitigasi bencana yang canggih, membatasi akses zona bahaya secara ketat, menyediakan alat komunikasi darurat, serta membiayai tim SAR modern tanpa membebankan biaya atau menghitung untung-rugi.
2. Kekuasaan Berbasis Amanah: Pemimpin diposisikan sebagai pelayan publik (khadimul ummah). Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Kemandirian Finansial Negara: Negara tidak mengandalkan utang atau pemerasan pajak untuk membiayai fasilitas publik. Kepemilikan umum seperti sumber daya alam dikelola penuh oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud)
Operasi penyisiran lima jurnalis harus dituntaskan secara maksimal. Namun, pembenahan sistem adalah agenda mutlak yang tidak boleh ditunda. Nyawa rakyat bukan komoditas, dan keselamatan bukan variabel biaya. Sudah saatnya mencabut sistem kapitalisme sekular yang mengorbankan jiwa dan menggantinya dengan penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah.
Wallaahu a’lam bishshawwab
