Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/kemenko-polkam-kawal-penguatan-sistem.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN" border="0" data-original-height="959" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqHShbu21511Sg4uCrOAcK5SBPmdiYl8gCjnDhWZFX3k2Pah3HZVwNvrW5K324KX0S2VKutzt0lpvH_j6TLRWn4TS39cXJuHeWu6CxMHPUZGcxcR8QtVkx7JRPUB3EcOEy51tmNTSwFk_1vl34tTvK7HqbezLEv1_ZxJanmrMU8eEtdTQq68It7cgG3cZK/w320-h240/FB_IMG_1763018462807.jpg" title="Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Polkam, Bekasi — Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan sistem keamanan terpadu dan infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menindaklanjuti arahan Menko Polkam, agar sistem keamanan di IKN dibangun secara terpadu antara aspek fisik dan siber.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian disampaikan Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Desain Sistem Keamanan IKN“ di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Irwansyah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan IKN. “Kita tidak bisa memandang keamanan IKN hanya dari sisi fisik. Pengamanan data, jaringan digital, dan sistem siber harus menjadi satu kesatuan utuh,“ jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beberapa langkah konkret yang dibahas meliputi sinergi Nusantara Command Center (NCC) dengan operasi lapangan, percepatan penempatan personel Polri, serta pembangunan NCC fase 2 sebagai pusat kendali keamanan terpadu. “Sinergi antara NCC, aparat keamanan, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar deteksi dini dan respons cepat dapat berjalan efektif,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi, khususnya antara Polri, OIKN, Kemendagri, Komdigi, dan BSSN, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kepercayaan publik dan investor terhadap pembangunan IKN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan keamanan nasional dan pengembangan infrastruktur digital, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. “Penguatan jaringan fiber optik, peningkatan cakupan 4G dan 5G, serta pembangunan data center di wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari arsitektur keamanan terpadu IKN,“ tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan antar-K/L, agar sistem keamanan di Ibu Kota Nusantara dapat terwujud secara modern, adaptif, dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Polri, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</div>

Kemenko Polkam Kawal Penguatan Sistem Keamanan dan Infrastruktur Digital di IKN

Polkam, Bekasi — Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan penguatan sistem keamanan terpad...

Baca selengkapnya »

Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/penguatan-data-kependudukan-jadi-kunci.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut" border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJjjL7LPoD98JJ_lGp1zcexvd5mbc1m2jZoEBArA2SXYU7qG3jQF80RbuHSM3d8qyT1v3Rt-rQQgm_FJVagUTXvbgZ4_6vmul3cWAVNr5iUlEo_yALPueJhebtDg-imQFdKNkbcVFc2TWZUp05SwGxGIzAFNGkmP7mXRw7mSi1zOXDVI9_vVHITpZUIgqd/w320-h213/FB_IMG_1763016283722.jpg" title="Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Polkam, Medan - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini bertujuan memperkuat perencanaan yang berbasis data dan memastikan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Utara”, yang diselenggarakan Rabu (12/11/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Tanpa adanya data yang kredibel, program pemerintah menjadi berisiko tidak tepat sasaran, menyebabkan ketidakefisienan anggaran, dan menghambat efektivitas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ia pun menjelaskan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di sektor kewilayahan dan kependudukan, data kependudukan yang valid dan terkini sangat krusial untuk mengidentifikasi kelompok sasaran program pembangunan secara akurat.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sebagai informasi, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu fokus utama pembahasan mengingat jumlah penduduknya yang terbesar keempat di Indonesia, yaitu lebih sekitar 15.785.839 jiwa per Maret 2025.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Heri mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya sistem data kependudukan yang adaptif dan terintegrasi lintas sektor, di tengah dinamika urbanisasi dan masih adanya ketimpangan yang perlu dioptimalkan dari adanya fenomena bonus demografi. “Sehingga kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data dengan didukung melalui penguatan koordinasi dan integrasi data lintas sektor diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara efektif,” tambahnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, Ia juga mengungkapkan bahwa per Maret 2025 masih terdapat sekitar 7,36 juta masyarakat miskin dan 1.274.688 jiwa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Utara.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">"Optimalisasi data kependudukan dan kewilayahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Deputi Poldagri berharap agar rapat koordinasi ini dapat menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Melalui forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integrasi data kependudukan dan kewilayahan sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara,” tutup Heri.</p>

Penguatan Data Kependudukan Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran di Sumut

Polkam, Medan - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan pemanfaatan data kependudukan dan i...

Baca selengkapnya »

Kemenko Polkam Terima Delegasi IsDB dan UNHCR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/11/kemenko-polkam-terima-delegasi-isdb-dan.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK3QUWZ_aWkQzaHKX6YA5zrUagQqLJF42-JBxo9xF7NfaRcRxPeGxnSH6svW0dGQAby_JE5qf9Nc112LBKrjy941nZKK82v7liFQ8yj5ozpsW3uO_-iTXoqNN_NZMuOZUgx4W0WXXo_EA36PPvVOD1h-cVJk45m82xPv-8BloFScDJ1nx3EJyfpG_Fl1SW/s320/FB_IMG_1763015771741.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong inisiatif pembiayaan berkelanjutan bagi pengungsi dan masyarakat lokal. Hal ini disampaikan pada saat menerima delegasi Islamic Development Bank (IsDB) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Inisiatif Global Islamic Fund for Refugees (GIFR) penting dalam mendukung pendanaan berkelanjutan dan berdampak guna mendukung para pengungsi dan komunitas lokal,” jelas Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral, Adi Winarso, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (12/11/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">GIFR merupakan inisiatif filantropi yang berfokus pada pemberdayaan dan dukungan sektoral seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi. Melalui mekanisme ini, IsDB dan UNHCR berkomitmen mengoptimalkan bantuan berorientasi pada dampak jangka panjang untuk pengungsi, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan komunitas lokal yang terdampak.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Adi menekankan bahwa upaya ini menjadi solusi atas tantangan pendanaan krisis kemanusiaan yang dihadapi negara-negara muslim, di tengah terbatasnya kontribusi dari negara-negara donor barat. “Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi multilateral dan transparansi dalam pengelolaan program agar manfaat dapat langsung dirasakan oleh pengungsi dan masyarakat lokal,” tegasnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dalam pertemuan ini, delegasi IsDB dan UNHCR yang dipimpin oleh Mr. Khaled Kahlifa, Senior Advisor and Representative to the Gulf Cooperation Council Countries, mengajak dan memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam penyediaan pembiayaan berbagai program di bawah skema GIFR.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Dana yang terkumpul dari negara donor akan dikelola oleh IsDB untuk mendukung berbagai program bagi pengungsi dan masyarakat lokal melalui UNHCR sebagai implementing agency,” jelas Khaled.</p>

Kemenko Polkam Terima Delegasi IsDB dan UNHCR

Polkam, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong inisiatif pembiayaan berkelanjutan bagi pen...

Baca selengkapnya »

Purbaya Pimpin Upacara Sumpah Pemuda dan HORI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.luxhomey.web.id/2025/10/purbaya-pimpin-upacara-sumpah-pemuda.html" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Luxhomey.web.id" border="0" data-original-height="639" data-original-width="945" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7VNuFWu7rii24dmwPgOWty3sIOL6Tx4RQCUAp9t8p_2GiXoum0WWYuXTbZJytbVPXfJa31S3qf56V4dTOdb4IO6a9B8jwKDB-bCSST1ANzfQzEdKtqDBbfx_6W33_HjQ5M9E4p46Oaio5EKH4B5c5eZ6Dv1t_TqMub9EeolUw01PuSSapIzxiKSM8zwLr/w320-h216/FB_IMG_1761823750454.jpg" title="Purbaya Pimpin Upacara Sumpah Pemuda dan HORI" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) adalah momentum pengingat sejarah panjang lahirnya rupiah sekaligus awal terbentuknya institusi pengelola #UangKita @kemenkeuri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pagi tadi Menkeu Purbaya memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HORI ke-79. Usia 79 tahun mencerminkan perjalanan bangsa. Dari selembar Oeang Republik Indonesia, hingga negara kita berdiri menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menkeu Purbaya berpesan agar @kemenkeuri terus semangat menjaga rupiah tetap kuat, memastikan APBN #UangKita bekerja untuk rakyat, dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selamat Selamat Hari Oeang Republik Indonesia ke-79.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">@kemenkeuri kawal Asta Cita, untuk Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.</div>

Purbaya Pimpin Upacara Sumpah Pemuda dan HORI

Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) adalah momentum pengingat sejarah panjang lahirnya rupiah sekaligus awal terbentuknya instit...

Baca selengkapnya »

Prabowo Rapat Progres Program Prioritas Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsvn9B0OevkWQqnoSAwW4kSrqEp6_Wa5Sd6LefX6U61eI8ImiSKjPGvNNiKuYMxqnRasi4f_x7UaP_fUhyi08IXE5jCLoqcfEiGLeMXOIN5l2LD6dTwcQm-AMqJjjaRcVjt6jrL0Qz6WyKhk1dm72LKlehhHxNPUqnBY9ZTCGl2oRCLqT9iK_PaU1edkL/s720/FB_IMG_1761809000718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTsvn9B0OevkWQqnoSAwW4kSrqEp6_Wa5Sd6LefX6U61eI8ImiSKjPGvNNiKuYMxqnRasi4f_x7UaP_fUhyi08IXE5jCLoqcfEiGLeMXOIN5l2LD6dTwcQm-AMqJjjaRcVjt6jrL0Qz6WyKhk1dm72LKlehhHxNPUqnBY9ZTCGl2oRCLqT9iK_PaU1edkL/s320/FB_IMG_1761809000718.jpg" width="320" /></a></div><p style="text-align: justify;">Wapres Gibran Rakabuming beserta jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memantau progres program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, di Istana Merdeka, Rabu (29/10/2025).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Dengan 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebar (SPPG) di seluruh Indonesia, program ini berpotensi melayani 39,5 juta penerima manfaat dan optimis mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat!</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Foto: BPMI Sekretariat Presiden</p>

Prabowo Rapat Progres Program Prioritas Nasional

Wapres Gibran Rakabuming beserta jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk me...

Baca selengkapnya »

Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI60_xEt5uZAHCZqPOo5QkM0Ov_CA_gTF3IYisYU-TpCwcDAtLMHIR-nujPGnQ2AI14Ac8ObdNRraG-2OSYieC1L8gDw8vnjf_XAONAxZmPdUFihMhR6Y7bYpy-7iuVE38uhW1pVmSyVC-FVPDbUdD32fkI3Z1i6IRptOQLuTJOKZPl_oHxTzE2-280lBA/s1800/FB_IMG_1761808404732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Suarametronews.net" border="0" data-original-height="1800" data-original-width="1440" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI60_xEt5uZAHCZqPOo5QkM0Ov_CA_gTF3IYisYU-TpCwcDAtLMHIR-nujPGnQ2AI14Ac8ObdNRraG-2OSYieC1L8gDw8vnjf_XAONAxZmPdUFihMhR6Y7bYpy-7iuVE38uhW1pVmSyVC-FVPDbUdD32fkI3Z1i6IRptOQLuTJOKZPl_oHxTzE2-280lBA/w256-h320/FB_IMG_1761808404732.jpg" title="Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative" width="256" /></a></div><p style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia dan Jerman hari ini bersama-sama merefleksikan perjalanan Green Infrastructure Development (GID), proyek kerja sama bilateral dalam kerangka Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative (GII).</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Sejak diluncurkan pada tahun 2021, GID telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia, khususnya pada tiga sektor utama: pengelolaan sampah padat, air minum dan air limbah, serta transportasi umum perkotaan.</p><p style="text-align: justify;">Proyek ini berawal dari kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) pada 2021, kemudian berlanjut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPW) sejak 2025.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Proyek GID telah mencapai banyak hal, termasuk penyelesaian Feasibility Study BSA Air Minum yang masuk Blue Book, Pre-Feasibility Study BRT Surabaya yang kini berlanjut ke tahap FS, serta tiga PFS lain yang menjadi referensi bagi kementerian teknis,” ujar Thomas Foerch, Urban Development Cluster Coordinator GIZ.</p><p style="text-align: justify;">“Di bawah kepemimpinan Kemenko IPW, GID terus memberi dampak melalui kegiatan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah, studi kontrak layanan dan logistik persampahan, hingga penguatan mitra daerah bersama Waste4Change,” tambahnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Andreas Dipi Patria, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko IPW, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi simbol kemitraan strategis Indonesia–Jerman dalam membangun masa depan yang hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">“Selama hampir lima tahun, GID telah menghasilkan 18 studi pra-kelayakan dan kelayakan (PFS dan FS) di enam provinsi mitra GII — Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Ke depan, Pemerintah Indonesia berharap semangat kolaboratif ini terus berlanjut, baik melalui proyek lanjutan, dukungan kebijakan, maupun pengembangan inovasi teknologi hijau.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Penutupan proyek GID menjadi penegasan komitmen bersama Indonesia dan Jerman untuk terus mendorong pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.</p>

Indonesia–Germany Green Infrastructure Initiative

Pemerintah Indonesia dan Jerman hari ini bersama-sama merefleksikan perjalanan Green Infrastructure Development (GID), proyek kerja sama bil...

Baca selengkapnya »