Lia Ummu Thoriq
(Aktivis Muslimah Peduli)*
Penyaluran beras di beberapa wilayah kecamatan Tarumanegara, kabupaten Bekasi diwarnai gelombang protes dari warga. Pasalnya banyak keluarga yang secara ekonomi tergolong miskin namun justru dicoret dari daftar penerima bantuan. Hal ini akibat lonjakan status desil kesejahteraan secara sepihak, dari peristiwa ini banyak masyarakat yang kecewa. Warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan beras terkejut saat mengetahui data diri mereka di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melesat naik ke Desil 6 hingga Desil 7.
Padahal secara statistik, hanya warga yang berada di kisaran Desil 1 hingga Desil 4 yang diprioritaskan mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Perubahan status desil yang melonjak signifikan ini secara otomatis menghanguskan hak warga miskin untuk memperoleh bantuan pangan tersebut. Ironi di lapangan memperlihatkan tidak adanya korelasional antara perbaikan ekonomi warga dengan data yang tercantum dalam sistem. Ketidakakuratan instrumen pemutakhiran dan pendataan di tingkat bawah berpotensi membuat bantuan salah sasaran. Faktanya warga yang masih hidup dalam keterbatasan harus kehilangan hak atas bantuan yang mereka butuhkan. Sejumlah warga mengaku kondisi kehidupan harian mereka tidak mengalami peningkatan ekonomi sama sekali.
(https://matajabar.com/2026/08/26/mendadak-kaya-di-desil-penyaluran-bantuan-beras-di-tarumajaya-bekasi-memicu-keluhan-warga-miskin/)
Desil adalah metode pemeringkatan statistik yang membagi populasi data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tertentu. Dalam konteks data negara di Indonesia, istilah desil sangat sering dibahas karena digunakan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah memakai angka desil 1 sampai 10 untuk memetakan tingkat kesejahteraan penduduk dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Data ini menjadi salah satu dasar utama penentuan prioritas penerima Bantuan Sosial (Bansos) seperti PKH, BPNT, maupun kuota jalur afirmasi pendidikan seperti KIP Kuliah. (Wikipedia)
Kementerian Sosial menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan nilai mutlak penghasilan. Seseorang yang merasa penghasilannya pas-pasan bisa saja masuk ke desil tinggi (seperti desil 7 atau 9) karena kondisi gabungan sosial-ekonomi rumah tangganya dinilai lebih baik dibanding mayoritas penduduk lain. Posisi bisa berubah kapan saja, karena sifat pemeringkatannya relatif terhadap total populasi, angka desil seseorang bisa saja bergeser naik atau turun apabila dilakukan pembaruan data berskala nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Persoalan desil ternyata tidak berhenti pada pengelompokan tingkat kesejahteraan. Pemerintah juga mulai menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program dan kebijakan. Salah satunya berkaitan dengan pemberian subsidi atau bantuan sosial (bansos). Namun faktanya data desil tidak akurat, akibatnya banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Tidak berhenti sampai disini perubahan angka desil ini cukup signifikan akibatnya banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan. Masyarakat harus menanggung beban hidup yang sangat tinggi akibat tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dari peristiwa ini perlu dikaji ulang terkait pemeringkatan masyarakat agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran.
Hari ini rakyat masih dalam kubangan kemiskinan. Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Masyarakat miskin yang ada di negeri ini sudah pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang (Kompas.com, 04/10/2025). Sistem Desil yang digulirkan pemerintah untuk membantu rakyat dan menetaskan rakyat dari kemiskinan adalah program tambal sulam. Pasalnya program ini tidak menyentuh akar permasalahan negeri ini yaitu kemiskinan. Akar kemiskinan di negeri ini bersumber dari dua hal yaitu sempitnya lapangan pekerjaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh asing. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat pengangguran semakin meningkat. Akibatnya ledakan pengangguran tak terelakkan. Banyak lulusan sarjana yang mengganggur. Tak sedikit dari lulusan sarjana yang banting setir dari keahlian yang dimilikinya. Prinsip mereka harus tetap bekerja untuk menyambung denyut nadi kehidupan keluarga.
Pengelolaan Sumber Daya Alam lam (SDA) di negeri ini dikelola oleh asing. Inilah sumber kemiskinan yang terjadi di negara kita. SDA di negeri ini sangat melimpah namun faktanya rakyat tak dapat merasakannya. SDA tersebut banyak dinikmati oleh negara asing sedangkan rakyat hanya menikmati ampasnya. Akibatnya rakyat semakin merasuk dalam kubangan kemiskinan.
Inilah cara pandang dalam sistem ekonomi kapitalisme jaring pengaman sosial seperti bansos berfungsi untuk mencegah kelompok rentan jatuh ke kemiskinan ekstrem, tetapi tidak dirancang untuk menyelesaikan sebab kemiskinan. Alhasil pemerintah bukannya memberikan kesejahteraan tapi malah penderitaan. Seharusnya penguasa negeri ini mencari akar permasalahan yang mendera negeri ini dan mencari solusinya dengan tuntas. Jelas desil tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri ini. Faktanya desil menurunkan angka bansos, namun beban rakyat semakin tinggi. Saatnya semua kalangan harus berbenah, karena sistem saat ini tak mampu mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saatnya berganti kepada sistem yang bersumber dari wahyu Allah SWT yaitu sistem Islam. Sistem Islam telah terbukti mensejahterakan rakyat.
*Sistem Islam Menjamin Seluruh Kebutuhan Pokok Rakyat*
Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya manusia bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, Allah telah menyediakan Rizki baginya. Tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai makhluk lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan Rizki bagi mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah: "Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian Allah lah yang memberikan Rizki bagi mu" (QS. Ar rum, 40).
Namun faktanya hari ini banyak masyarakat yang hidup dalam kubangan kemiskinan, jauh dari kata sejahtera. Islam sebagai sistem hidup yang sahih memiliki cara pandang yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Cara Islam Mensejahterakan Rakyat adalah menerapkan sistem ekonomi Islam. Sehingga kesejahteraan tercapai melalui distribusi kekayaan yang tepat pada setiap individu. Selain itu kesejahteraan dapat dirasakan rakyat dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara. Dalam sistem Islam kebutuhan pokok ada dua yaitu kebutuhan pokok berupa barang dan kebutuhan pokok berupa jasa.
Kebutuhan pokok berupa barang adalah sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dengan cara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok.
Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Sementara bantuan dari tetangga bersifat sementara, hal ini bertujuan agar tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.
Sedangkan kebutuhan pokok berupa jasa adalah pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut adalah bagian dari pengurusan umat dan kemaslahatan hidup yang terpenting.
Selain itu dalam sistem Islam akan mengelola sendiri sumber daya alam bukan diserahkan kepada asing. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pokok dari negara. Begitulah cara sistem Islam mensejahterakan rakyat dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya dan pengelolaan SDA secara mandiri, bukan sekadar pemberian bansos dari sistem desil.
