Kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun di beberapa daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja, dll dengan total korban dalam 3 hari sejak 1 hingga 3 September 2026 mencapai sekitar 2.000 orang. www.bbc.com
Total korban keracunan sejak MBG diluncurkan mencapai 50.000 orang. Pemerintah meminta maaf dan siap melakukan langkah2 taktis untuk menyelesaikan problem, termasuk siap memberikan sanksi administratif kpd pihak yang bertanggung-jawab
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebagian besar kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.
Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa sudah kesekian kalinya program ini banyak membawa kemudharatan dan korban. Dan mengapa kasus ini terus berulang?
Problem Sistemik
Jika kita menganalisis terjadinya keracunan massal MBG tidak bisa ditimpakan pada kelalaian SOP saja. Namun ini cerminan kegagalan sistemis yang berpangkal pada mindset bisnis yg dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi MBG ini.
Problem sistemik yang mendasar terkait regulasi penetapan SPPG dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas selalu terpenuhi, sekalipun SPPG sudah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya dibawah itu.
Problem perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa pemastian kelayakan tempat, peralatan dan rekrutmen karyawan SPPG, akibatnya banyak SPPG yang jauh dari kelayakan tetap beroperasi. Ditambah lagi banyak kasus jual beli titik, bagi-bagi untung antara yayasan, investor dan mitra SPPG yang berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG.
Problem pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehingga meniscayakan berbagai kelalaian terjadi.
Oleh karena itu negara harusnya hadir dalam melayani masyarakat bukan karena proyek keuntungan semata tetapi sungguh-sungguh dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan pengurus urusan rakyat.
Solusi Islam Terhadap Permasalahan MBG
Dalam pandangan Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat sehingga harus bersih dari tujuan-tujuan bisnis. Pandangan ini harus ada pada semua level pemerintahan dari pusat sampai kepada unit pelaksana teknis. Dari mindset ini akan lahir tanggung jawab penuh dalam pengurusan kebutuhan rakyat.
Mekanisme penyediaan makanan akan dikelola semudah dan seefisien mungkin. Disertai pula aspek pengawasan yang juga harus berjalan optimal, diantaranya Khilafah memfungsikan qadhi hisbah sebagai langkah preventif untuk mengontrol semua program agar berjalan sesuai dengan prosedur.
Selain itu pengaturan dapur juga sangat penting, dalam eksekusinya dapur harus dekat dengan sekolah / komunitas agar makanan selalu segar dan aman.
Dan Islam mewajibkan makanan bukan hanya sekedar bergizi tetapi juga halal dan toyyib.
Islam juga akan mengontrol ketersediaan pangan suplai dan demand nya tercukupi agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan sehingga menyebabkan melonjaknya harga-harga di pasar.
Islam juga akan menerapkan sanksi tegas jika ada hal-hal yang menyimpang atau pun berbuat dzalim dan merugikan orang lain bahkan sampai menimbulkan kemudharatan yang besar.
Terakhir Khalifah akan mengevaluasi apakah program tersebut lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Jika ternyata banyak mudharat nya maka Khalifah akan segera menghapus program tersebut.
Wallahu 'alam bisshawab
Tags:
Opini