suarametronews - Berita Terkini Hari Ini dan Terbaru Hari Ini: Tips

ALAM MULAI BERTERIAK, PERTANDA KITA TIDAK BAIK-BAIK SAJA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHmF4Hktsp8BJgYbTnxRPsg-U35d7aJ4e8FpUS1BEuJMy9K0gD3iRTTru9auHJdvts1VXF-u9Ug01iIRQMwOt6rJpfWhzz-H0zvGFN8nXLvketOc5B5B-brLPmpIYcydnW0WBpCy5fFWMKZK5OmQVe1le5zAiu1QZ_yZDoROrDQh8bwgG-IFnb7N4N5w7S/s970/IMG-20251213-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="ALAM MULAI BERTERIAK, PERTANDA KITA TIDAK BAIK-BAIK SAJA" border="0" data-original-height="544" data-original-width="970" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHmF4Hktsp8BJgYbTnxRPsg-U35d7aJ4e8FpUS1BEuJMy9K0gD3iRTTru9auHJdvts1VXF-u9Ug01iIRQMwOt6rJpfWhzz-H0zvGFN8nXLvketOc5B5B-brLPmpIYcydnW0WBpCy5fFWMKZK5OmQVe1le5zAiu1QZ_yZDoROrDQh8bwgG-IFnb7N4N5w7S/w320-h179/IMG-20251213-WA0022.jpg" title="ALAM MULAI BERTERIAK, PERTANDA KITA TIDAK BAIK-BAIK SAJA" width="320" /></a></div>Oleh : Esha Shuji(Aktivis Muslimah Cilacap) Cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia menjadi perbincangan hangat dan peringatan bagi kita semua. Bencana alam juga terjadi di negeri kita, Indonesia. Salah satunya bencana alam yang terbesar terjadi di Pulau Sumatera. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh di penghujung November 2025 meninggalkan jejak kehancuran luar biasa. Hujan deras yang turun terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital terputus, dan banjir bandang inipun menelan ratusan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 telah tercatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, dan banjir bandang akhir November tersebut menelan lebih dari 400 korban jiwa di tiga provinsi terdampak. Gubernur Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan dan Gubernur Aceh serentak menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak akhir November 2025. Bencana terjadi karena hujan yang terus turun selama berhari-hari yang menyebabkan debit air di daerah trsebut meningkat dan menyebabkan adanya pergerakan tanah di daerah tersebut. Data meteorologi menunjukkan hujan yang mengguyur Pulau Sumatera mencapai lebih dari 300 milimeter per hari, angka yang tergolong ekstrem untuk wilayah tropis. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan Siklon Tropis Senyar (sebelumnya terdeteksi sebagai bibit badai 95B) di Selat Malaka, yang menarik uap air dalam jumlah besar dan memusatkan presipitasi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. (ums.ac.id/04/12/2025) Namun demikian, para ahli mengatakan bahwa bencana yang terjadi bukan hanya faktor alam, tetapi adanya faktor campur tangan manusia yang menambah skala kerusakan semakin membesar.Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM menyatakan bencana banjir bandang di akhir November 2025 sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir. Kombinasi faktor alam dan ulah manusia berperan di baliknya. (ugm.ac.id/01/12/2025) Buktinya dengan adanya deforestasi masif yang telah berlangsung di banyak kawasan hulu Sumatra. Di Aceh, misalnya, hingga tahun 2020 sekitar 59% wilayah provinsi ini (±3,37 juta hektar) masih berupa hutan alam. Namun, data kompilasi BPS Aceh dan lembaga lingkungan menunjukkan provinsi ini kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan dalam kurun 1990–2020. Artinya, meski tutupan hutan Aceh relatif masih luas, laju kehilangan hutannya signifikan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Kondisi lebih memprihatinkan tampak di Sumatra Utara. Tutupan hutan Sumut tinggal sekitar 29% luas daratan (±2,1 juta ha) pada tahun 2020. Hutan tersisa pun tersebar terfragmentasi di pegunungan Bukit Barisan bagian barat (termasuk sebagian Taman Nasional Gunung Leuser) dan enclave konservasi seperti di wilayah Tapanuli. Salah satu benteng terakhir hutan Sumut adalah ekosistem Batang Toru di Tapanuli. Wilayah hutan tropis lebat inipun, kini terdesak oleh aktivitas manusia. (ugm.ac.id/2025) Kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), dalam pandangan Hatma, telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan tinggi. Hilangnya tutupan hutan berarti hilang pula fungsi hutan sebagai pengendali daur air kawasan melalui proses hidrologis intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, hingga mengendalikan erosi dan limpasan permukaan yang akhirnya memicu erosi masif dan longsor yang menjadi cikal bakal munculnya banjir bandang. Bukan hanya di Sumatera, bencana alam terjadi di daerah lain seperti tanah longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Camat Majenang, Aji Pramono, mengungkapkan bahwa dua desa lain, yaitu Desa Bener dan Desa Padangjaya, juga mengalami pergerakan tanah yang menyebabkan 75 rumah rusak dan memaksa warga mengungsi. Camat Majenang, Aji Pramono, mengungkapkan bahwa dua desa lain, yaitu Desa Bener dan Desa Padangjaya, juga mengalami pergerakan tanah yang menyebabkan puluhan rumah rusak dan memaksa warga mengungsi. (regional.kompas.com/2025/11/24) Banjir juga melanda Desa Tarisi, tepatnya di Dusun Cikaronjo, Rangkasan, dan Sidadadi. Total 841 rumah dengan 1.915 jiwa terdampak genangan air. Ketinggian air di halaman warga mencapai 15-80 cm, sementara di dalam rumah ada yang mencapai 50 cm. Sementara di Dusun Margasari terdapat 135 KK atau 435 jiwa terdampak, 125 rumah diantaranya terendam banjir dengan kedalaman sekitar 20-50 cm. Genangan di sawah mencapai 150 cm. (detik.com/2025) Rentetan bencana yang terjadi pertanda bahwa alam kita mengalami perubahan yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Pertanda besar bahwa bencana terjadi secara sistemik yang dilakukan oleh manusia dan penanganannya dalam menyelesaikan permasalahan saat ini berjalan lambat. Tak heran, bila banyak masyarakat meminta pertanggungjwaaban pada perusahaan-perusahaan dan pemerintah atas kerusakaan yang terjadi dan sebagai penyebab utama bencana terjadi. Begitulah bila perijinan dikapitalisasi dengan dalih kerjasama tanpa memperhitungkan apakah proses ini merusak ekosistem atau tidak karena dalam sistem demokrasi ini, pemerintah hanya sebagai wadah dalam memfasilitasi para pemilik modal untuk melakukan usahanya tanpa mempertimbangkan dampak dari usaha tersebut dan sangat lambatnya usaha pemerintah menangani permasalahan ini, sehingga semakin hari, hinggga saat ini korban bencana terus meningkat. Sedangkan, pengelolaan negara dalam Islam bukan sekadar administrasi birokratis, tetapi merupakan amanah syar‘i. Hal ini menuntut pemimpin yang bertakwa serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga setiap kebijakan atau perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang dikeluarkan tidak merusak lingkungan, sebab sebagai muslim, kita memahami bahwa alam ini adalah milik Allah dan sejatinya kita manusia seharusnya dapat menjaga apa yang telah Allah berikan. Begitu pula penanganan bencana tidak diserahkan pada mekanisme pasar atau bergantung pada kepentingan politik, melainkan berlandaskan pada ketentuan syariah yang mengikat. Alokasi anggaran dalam APBN (Baitul Mal) disusun sesuai dengan ketentuan syariah. Pos-pos anggaran seperti fai’, kharaj, jizyah dan hasil kepemilikan umum diarahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak rakyat, termasuk penanganan korban bencana. Dengan struktur anggaran yang bersifat amanah dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, negara dapat mengerahkan seluruh potensi finansialnya secara cepat dan tepat, tanpa hambatan politik atau korupsi. Dalam konteks bencana, Khilafah akan menggerakkan seluruh potensi negara, baik anggaran, personil, logistik dan solidaritas masyarakat. Semua itu demi menjaga nyawa dan kehormatan rakyat. Nabi ﷺ bersabda:“Kaum Muslim itu bersaudara. Ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak membiarkan saudaranya itu (dalam kesusahan)” (HR al-Bukhari).

ALAM MULAI BERTERIAK, PERTANDA KITA TIDAK BAIK-BAIK SAJA

Oleh : Esha Shuji (Aktivis Muslimah Cilacap) Cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia menjadi perbincangan hangat dan peringatan bagi kita se...

Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbHmACAHFOshH6s2_4ZBIvAn_Fq-rYsoLioJsoPzlqX1qLBXU59Jn-kMNn62-RarHN46J3xzLiPGIQIxXRUPONk__GbuB0zT3ttnwWOnSfyTrnPvlC051ud079afHCVFT9GmeLG-KeCTDsfDtqjHPmNkJ0U0W2-lTjj5Op4Bt3P0vRa-XRymR6VFOdxM5/s1040/IMG-20251211-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak" border="0" data-original-height="1040" data-original-width="588" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbHmACAHFOshH6s2_4ZBIvAn_Fq-rYsoLioJsoPzlqX1qLBXU59Jn-kMNn62-RarHN46J3xzLiPGIQIxXRUPONk__GbuB0zT3ttnwWOnSfyTrnPvlC051ud079afHCVFT9GmeLG-KeCTDsfDtqjHPmNkJ0U0W2-lTjj5Op4Bt3P0vRa-XRymR6VFOdxM5/w181-h320/IMG-20251211-WA0030.jpg" title="Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak" width="181" /></a></div>Oleh : Ummu fany Gelombang bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.Banjir bandang di Padang, longsor di Sibolga, hingga banjir yang melanda sebagian  Aceh.Membuka kembali percakapan yang selalu kita tunda, hubungan manusia dengan alam. Setiap kali bencana terjadi, sebagian masyarakat spontan menyandarkannya pada takdir. Sumatera menangis. Banjir besar melanda tiga provinsi di pulau Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.Diperkirakan korban meninggal sudah mencapai 600 jiwa. Ratusan korban lainnya  masih dalam pencarian. Banjir juga menenggelamkan sejumlah desa serta menghancurkan kawasan pemukiman dan berbagai infrastruktur di tiga provinsi tersebut. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membeberkan asal muasal ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang hingga longsor di wilayah Sumatera akhir November lalu. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pembalakan liar atau illegal logging. Beberapa di antaranya diduga dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), dan illegal logging ( CNN, 01/12/2025 ). Pulau Sumatra menjadi salah satu wilayah dengan kehilangan hutan terbesar di Indonesia pada 2024. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, luas deforestasi Sumatra 2024 mencapai 78.030,6 hektare. Angka itu 44,48 persen dari total deforestasi netto nasional yang sebesar 175.437,7 hektare. Angka ini juga menunjukkan tekanan terhadap kawasan hutan Sumatra masih cukup tinggi. Bila dilihat per provinsi, Riau menjadi daerah dengan tingkat kehilangan hutan terbesar. Pada 2024, provinsi tersebut mencatat deforestasi seluas 29.702,1 hektare, hampir setara 38 persen dari total deforestasi di Sumatra.  Urutan kedua ditempati oleh Aceh dengan deforestasi mencapai 11.208,5 hektare. Sementara itu, Jambi berada pada posisi ketiga dengan total kehilangan hutan seluas 8.290,6 hektare. Sumatra Utara menyusul dengan 7.034,9 hektare, dan Sumatra Barat sebesar 6.634,2 hektare. Kepulauan Bangka Belitung berada di bawahnya dengan luas deforestasi 5.664,1 ha. Tren deforestasi ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat sebagian besar provinsi dengan kehilangan hutan terbesar juga tercatat sebagai wilayah yang mengalami banjir bandang. Deforestasi adalah kegiatan penebangan hutan sehingga hutan dapat dialihkan fungsinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deforestasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Pengalih fungsi hutan ini sangat masif di lakukan di Indonesia, dampaknya ketika hutan itu gundul salah satunya adalah banjir. Kita fahami bahwa bencana banjir ibarat agenda tahunan di negeri ini, setiap kali musim penghujan maka akan kita dapati pemberitaan banjir diberbagai daerah di Indonesia, termasuk bencana banjir di Sumatera pada akhir November ini. Dalam sistem kapitalisme, bencana alam menjadi hal yang tak terhindarkan. Pada kenyataannya, para pemangku kekuasaan dalam sistem kapitalis tidak menjalankan fungsi mereka sebagai pelayan rakyat, melainkan berperan sebagai pengatur yang mendukung kepentingan para pemilik modal. Salah satu contohnya adalah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memicu kerusakan lingkungan. Seperti deforestasi, yaitu hilangnya fungsi hutan disebabkan oleh penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, pemukiman, hingga pengembangan area wisata. Pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan pelestarian lingkungan. Hal ini berdampak pada penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Akibatnya, hujan singkat dapat langsung menyebabkan banjir. Lebih parahnya lagi, terdapat beberapa anggota aparat yang berperan sebagai pelindung dalam tindakan merusak lingkungan demi memperoleh keuntungan pribadi dengan cara suap. Seharusnya, para pejabat negara ini menjadi garda terdepan dalam menjalankan mitigasi bencana. Negara berkewajiban untuk mempersiapkan masyarakat, sumber daya yang diperlukan, dan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan karakteristik sumber dan jenis bencana alam yang akan dimitigasi. Musibah banjir yang menimpah Sumatera memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam mitigasi bencana. Padahal delapan hari sebelum bencana, BMKG   sudah melaporkan bahwa akan terjadi hujan ekstrem dengan curah tinggi. Saat terjadi banjir, tampak negara tidak berdaya melakukan mitigasi. Bahkan sampai hari ini kejadian bencana di tiga provinsi di Sumatera masih tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Apalagi pada awal kejadian bencana, pihak BNPB menyatakan tragedi banjir ituhanya mencekam di medsos. Berbeda ketika aturan Islam yakni Khilafah Islamiyah, dalam hal pemanfaatan hutan Islam memiliki rambu-rambu yang mampu memberikan keadilan dalam pemanfaatan hutan. Di antaranya yaitu: Pertama, Islam memiliki sistem pemerintahan khilafah yang dipimpin oleh seorang imamah/khalifah. Dengan kapalitas yang mumpuni karakternya yaitu, memiliki mafhum ra’awiyah atau kesadaran pemimpin bahwa tugasnya untuk melayani rakyat bukan untuk melayani kepentingan usaha pribadinya sendiri.  Rasulullah SAW bersabda:“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Bukhari) Kedua, produk hukum yang ramah lingkungan. Sebab dalam Islam, Allah SWT adalah pemilik seluruh alam semesta dan berkuasa menjadikan apa-apa yang di Bumi untuk menunjang kehidupan manusia. Allah SWT berfirman: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di Bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 29) Dalam peruntukkannya, hutan termasuk harta kepemilikan umat (sumber daya alam). Pemanfaatan SDA harus digunakan secara berserikat. Sehingga, tidak dapat dikuasai oleh pengusaha lokal, asing atau swastanisasi oleh oligarki. Rasulullah SAW bersabda:“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput, dan api, harganya adalah haram” (HR. Ibnu Majah) Oleh karena itu, hutan adalah bagian dari milik umum yang seharusnya mudah untuk di akses oleh umat kemudian tugas penguasa sekadar mengawasi pemanfaatn lahan tersebut agar tidak membahayakan (dharar).Ketiga, masyarakat disadarkan dengan pembiasan dalam menjaga kebersihan lingkungan.  Keempat, pemberian sanksi yang tegas bagi perusak lingkungan.  Demikianlah ketika kehidupan kita tetap diatur oleh sistem kapitalisme, maka kerusakan alam dan manusia adalah sebuah keniscayaan. Saatnya kembali kepada Islam sebagai agama sekaligus aturan yang sempurna bagi seluruh manusia.Allahu a'lam.

Bencana Alam Berulang, Akibat Sistem yang Rusak

Oleh : Ummu fany Gelombang bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.Banjir bandang di Padang, longsor di Sibolga, hingga ...

Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIGixkzMfzMLMJyftFuNUnfa44T9OhV5m_y2jYTVM2dZc0C6XA6zlDZaJEFvcKJn6fKXiPtGq8ZsfjBM9I0940SS0_npBW2rRpCvFB9rNhnzafd7fsavsMTQk7YSsTEGrVChxFgX32hchiqn-VU9X82-aCwmiJGQdYafCrzfwXhBdk8Fjm8zPJXqMYgy-Z/s1280/IMG-20251211-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIGixkzMfzMLMJyftFuNUnfa44T9OhV5m_y2jYTVM2dZc0C6XA6zlDZaJEFvcKJn6fKXiPtGq8ZsfjBM9I0940SS0_npBW2rRpCvFB9rNhnzafd7fsavsMTQk7YSsTEGrVChxFgX32hchiqn-VU9X82-aCwmiJGQdYafCrzfwXhBdk8Fjm8zPJXqMYgy-Z/w240-h320/IMG-20251211-WA0016.jpg" title="Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme" width="240" /></a></div> Oleh: Roslina Sari (Analisis dan Aktivis Muslimah Deli Serdang). Innalilahi wa innailaihi raaji'uun.Bencana longsor hingga banjir bandang menerjang sebagian wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan beberapa lainnya. Pada kamis 25-27 November 2025 yang lalu. Menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah. Korban meninggal terbaru mencapai sembilan ribuan jiwa. Puluhan ribu rakyat mengungsi. Belum lagi rakyat yang hilang, rakyat kelaparan, rakyat yang sakit, mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal dan kehilangan keluarganya.  Bahkan sampai hari ada daerah- daerah terisolir belum mendapatkan bantuan. Karena akses jalan dan komunikasi yang terputus. Rakyat menangis karena sulit nya mencari makanan dan pakaian serta tiadanya tempt tinggal mereka.  Belum lagi sulitnya evakuasi korban meninggal karena minimnya alat berat membuat ancaman penyakit buat para korban bencana.  Sungguh kondisi ini sangat menyedihkan dan memilukan. Seluruh rakyat Indonesia berduka. Sementara sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan sebagai status bencana nasional pada bencana Sumatra. Padahal rakyat telah menjerit meminta perhatian penuh dari negara.  Rakyat juga harus menangis karena negara malah menurunkan alokasi anggaran biaya dalam penanganan bencana. Kondisi ini pasti kedepannya akan menyulitkan para korban dalam pemulihannya. Mengingat besarnya kebutuhan untuk menangani dampak banjir dan longsor Sumatra.  Diberitakan dariJakarta, CNN Indonesia -- Data korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera per Senin (1/12) petang menjadi 604 orang.Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan jumlah korban yang ditampilkan merupakan data terbaru. "Data yang tampil data ter-update," ujar Abdul Muhari kepada wartawan, Senin. Berikut ini data korban bencana Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) per pukul 17.00 WIB, Senin (1/12): Korban Jiwa: 604 OrangKorban Hilang: 464 orangKorban luka: 2.600 orangWarga terdampak: 1,5 juta orangJumlah pengungsi: 570 ribu orang. Adapun rincian korban jiwa di Aceh sebanyak 156 orang, korban hilang 181 dan korban luka 1.800 orang. Kemudian, korban meninggal di Sumbar sebanyak 165 orang, korban hilang 114 jiwa, dan 112 orang terluka. Sementara di Sumut, jumlah korban meninggal 283 orang, 169 orang hilang, dan 613 terluka. Data BNPB juga menyampaikan sebanyak 3.500 rumah rusak beras, 4.100 rumah rusak sedang, 20.500 rumah rusak ringan. Kemudian, 271 jembatan rusak hingga 282 fasilitas pendidikan rusak. JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait belum ditetapkannya status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar). Ia menuturkan, meski status bencana nasional belum ditetapkan, akan tetap penangnan bencana di wilayah tersebut dilakukan sudah setara bencana nasional. "Untuk penetapan status bencana nasional sementara ini belum, setahu saya. Tetapi, perlakuannya sudah nasional dari  hari pertama," kata Tito dalam keterangannya, Senin (1/12/2025), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kesiapan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera, meskipun terjadi penurunan alokasi dari sekitar Rp 2 triliun menjadi Rp 491 miliar. Isu penurunan anggaran ini sebelumnya sempat memicu perhatian publik, terutama di tengah besarnya kebutuhan untuk menangani dampak banjir dan longsor yang terjadi secara masif di berbagai provinsi. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, realisasi anggaran sepenuhnya menyesuaikan dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025). Penyebab bencana longsor hingga banjir bandang bukan hanya karena faktor curah hujan yang sampai pada puncaknya, banjir bandang terlihat sangat parah karena diiringi oleh menurunnya daya tampung wilayah.  Bencana yang terjadi saat ini bukan karena faktor alam atau sekadar ujian semata, tapi dampak kejahatan lingkungan yang telah berlangsung lama dan dilegitimasi kebijakan penguasa (pemberian hak konsesi lahan, obral izin perusahaan sawit, izin tambang terbuka, tambang untuk ormas, undang-undang minerba, undang -undang cipta kerja, dan lain lain). Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) per Desember 2025, sekitar 1,4 juta hektare hutan di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) mengalami deforestasi antara tahun 2016 hingga 2024. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh kemudahan perizinan untuk perusahaan tambang dan perkebunan sawit.  WALHI juga menyoroti angka kerusakan lainnya dalam berbagai laporan spesifik:Pada tahun 2014, WALHI mencatat sekitar 56 juta hektare hutan di Indonesia telah rusak secara keseluruhan akibat kejahatan hutan. WALHI menyebut konversi kebun sawit telah memicu kerusakan lahan seluas 3,2 juta hektare. Laporan WALHI Jatim mencatat 608.913 hektare lahan hutan di Jawa Timur kritis akibat eksploitasi tambang. Pada tahun 2023, WALHI mencatat Indonesia kehilangan 290 ribu hektare hutan primer. Berdasarkan catatan WALHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim. Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM. Jika dilihat lebih detail, bencana di tiga provinsi ini bersumber dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulu-nya berada di bentang hutan Bukit Barisan.  Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.  Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18 perusahaan. Sedangkan di Aceh, ada 954 DAS, 60% dalam Kawasan Hutan, 20 DAS kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824 Ha. Sejak 2016-2022  43 % DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan, sekarang tersisa 30.568 Ha atau sekitar 57 % . DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas   1,241,775 hekar.  Namun sisa tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 hektar.  Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hekar, 66%. DAS Jambo Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71 %. DAS Peusangan yang luasnya 245.323 kerusakan 75,04 %, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan 42,42 %.  DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45 %. Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektare. Secara topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan bagian hulu berada di wilayah Kawasan Hutan Konservasi Bukit Barisan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.  Namun, kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektare tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir bandang. Ahmad Solihin, Direktur Eksekutif WALHI Aceh mengatakan “banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras, bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia.  Bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang.  Banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai.”  Riandra, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara menyampaikan “ilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem batang toru. Dalam delapan tahun terakhir WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang hutan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan.  Semua aktitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang.” Andre Bustamar dari WALHI Sumbar menyatakan bahwa penyebab bencana di Sumbar diakibatkan oleh akumulasi krisis lingkungan karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan SDA. Deforestasi, Pertambangan emas ilegal, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab kenapa Sumbar terus didera bencana ekologis.  Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang terjadi di Sumbar menempatkan negara dalam hal ini pemerintah di daerah Provinsi Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari resiko bencana. Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional mengatakan “dari fakta ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini adalah pengurus negara dan korporasi.  Sikap penguasa seperti ini sangat niscaya dalam sistem sekuler demokrasi kapitalisme.Karena sistem rusak inilah yang telah melahirkan penguasa yang zalim, culas dan rakus.  Sistem sekuler demokrasi kapitalisme  menjadikan para penguasa itu tidak takut pada Allah SWT dalam berbuat. Standar mereka berfikir adalah pemisahan agama dari kehidupan sehingga menghalalkan segala cara yang penting ada keuntungan dan manfaat.  Liberalisme yaitu kebebasan kepemilikan merupakan salah satu kebebasan yang sangat diagungkan dalam sistem demokrasi. Kebebasan memiliki barang apa saja tidak memperdulikan halal-haram. Bahkan dilindungi oleh negara melaluinya regulasi perundang-undangan. Dan yang dominan dalam sistem kapitalisme adalah kebebasan bagi para kapitalis/pemilik modal.  Merekalah sejatinya penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa nya adalah pengusaha yang dinamakan oligarki. Tak heran negara bertindak sebagai sebagai korporasi yang menjadikan rakyat bukan sebagai suatu amanah yang harus diurusi dan dilindungi.  Bahkan penguasa yang sekaligus pengusaha kerap kali menjarah hak milik rakyat demi kepentingan pribadi dan golongan mereka.  Penguasa dan pengusaha kerap kongkalikong untuk menjarah hak milik rakyat antara lain pembangunan. Dalam sistem demokrasi kapitalisme sekularisme liberal. Penguasa memberikan izin pertambangan, izin penebangan pohon, izin konsesi lahan, kepada oligarki dan juga Ormas sebagai politik balas budi setelah berkuasa. Regulasi perundang-undangan pun mereka buat untuk mempermudah para oligarki ini mudah mendapatkan izin untuk konsensi lahan, deforestasi, pertambangan, penebangan pohon seperti Undang-undang  Minerba,  sampai di sempurnakan dengan UU Cipta kerja. Sehingga para korporat ini mendapat legalisasi dari negara. Musibah banjir dan longsor di Sumatra telah memperlihatkan dengan nyata betapa rakusnya para kapitalisme. Mengakibatkan bencana ekologis dengan kerusakan yang luar biasa.  Inilah efek dari negara meninggalkan hukum Allah atau sistem Islam dalam pengelolaan lingkungan. Meninggalkan syari'ah Allah mendatangkan kemafsadatan(keburukan).  Masyarakat yang menderita, sedangkan pengusaha dan penguasa yang menikmati hasil hutannya.  Para penguasa dan pengusaha/oligarki meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan rakyat kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal dan keluarga.  Islam dalam Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Dari sini, sebagai wujud keimanan, umat Islam harus menjaga kelestarian lingkungan. Melestarikan alam dan lingkungan adalah bukti dari penerapan Islam.  Islam mengharamkan perusakan hutan secara ugal-ugalan dan bagi pelakunya ada sanksi yang tegas.  Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS.Ar-Rum.:41 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar.  Allah SWT dengan tegas mengingatkan kerusakan yang terjadi didarat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia dengan membuat kerusakan dibumi.  Dan ini merupakan kemaksiatan yang sangat besar. Kemaksiatan itu akan mendapat dosa dan mendatangkan siksa didunia dan akhirat. Siksa dunia berupa bencana. Dan akhirat akan mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.  Oleh karena itu negara dalam sistem Islam harus menggunakan hukum Allah dalam mengurusi semua urusannya, termasuk tanggung jawab menjaga kelestarian alam dengan menata hutan dalam pengelolaan yang benar. Dengan seperangkat aturan Islam yang diterapkan negara dalam mengatur urusan umat. Sistem ekonomi Islam yang mensejahterakan, sistem sanksi Islam yang membuat jera bagi perusak hutan, sistem sosial, pendidikan, dan sistem politik dalam negeri dan luar negerinya yang kesemuanya itu adalah syariah Allah yang ketika diterapkan mendatangkan kebaikan.  Dalam QS. Al-a'raf:56 Allah SWT mengingatkan Orang-orang mukmin.  وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ Artinya:Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Negara juga siap mengeluarkan biaya untuk antisipasi pencegahan banjir dan longsor, melalui pendapat para ahli lingkungan. Antisipasi ini disebut mitigasi bencana termasuk pra bencana dan pasca bencana. Dana itu di ambil dari baitul mal. Dari pos-pos yang sudah ditentukan.  Tidak seperti dalam sistem kapitalisme, negara malah memangkas dan mengalihkan anggaran untuk bencana untuk kepentingan politik kapitalis.  Negara kapitalis gagal dalam mitigasi bencana. Baik pra dan paska bencana.  Akibatnya korban jiwa bertambah. Pemulihan lebih lama dari bencana.  Hanya dengan hukum Allah, negara dapat meminimalisir terjadinya banjir dan longsor yang menyengsarakan rakyat.  Khalifah sebagai pemegang mandat dari Allah akan fokus setiap kebijakannya mengutamakan keselamatan umat manusia dan lingkungan dari dharar.  Sehingga Kholifah menetapkan suatu bencana yang terjadi disuatu daerah atau beberapa daerah dalam negara statusnya sebagai bencana negara. Seperti saat ini yang terjadi di Sumatra adalah negara Khilafah akan menetapkan bencana ini sebagai status bencana negara. Bukan sekedar bencana daerah sebagaimana saat ini yang dilakukan penguasa di negeri ini. Sehingga negara benar-benar menangani bencana ini dengan seluruh kemampuannya dan seluruh perhatiannya. Sehingga meminimalisir bahaya bencana dan keselamatan jiwa rakyatnya .  Negara Khilafah tidak akan pelit dalam mengeluarkan pembiayaan dalam bencana. Dana telah disiapkan penuh dalam biaya mitigasi bencana baik pra dan pasca bencana.  Di masa Khilafah, penanganan banjir dilakukan secara sistematis dan preventif dengan membangun infrastruktur seperti bendungan dan kanal, menjaga kebersihan sungai, mencegah pembangunan di area rawan banjir (hima), serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis kepemilikan umum, didukung dana dari pos-pos negara (seperti fai, kharaj, dan milkiyyah 'ammah), dan penanganan darurat korban bencana yang komprehensif dengan logistik serta pembinaan keimanan.  Strategi Penanganan Banjir di Masa Khilafah: 1.Pencegahan dan Mitigasi Struktural. Membangun Infrastruktur: _Pembangunan bendungan, sungai buatan, kanal, dan sumur resapan air untuk menampung curah hujan tinggi dan mengelola aliran air. _Pengelolaan Tata Ruang: Melarang pembangunan pemukiman atau aktivitas lain di sempadan sungai (konsep hima) untuk menjaga daerah resapan air. _Pengetatan Izin Bangunan: Memberikan izin pembangunan dengan syarat ketat, menolak izin jika membahayakan (mudhorot), serta memberikan sanksi bagi pelanggar. 2.Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA):_Kepemilikan Umum: Mengelola SDA (migas, mineral, air) oleh negara karena merupakan milik rakyat, bukan diprivatisasi, dengan hasilnya untuk kesejahteraan publik. _Penjagaan Hutan: Melarang penggundulan hutan secara ilegal dan memberikan sanksi tegas. 'Pendanaan Bencana:Mengalokasikan dana dari pos-pos negara seperti fai (harta rampasan perang tanpa perang), kharaj (pajak tanah), dan milkiyyah 'ammah (keuntungan SDA) untuk penanganan bencana alam. 3.Penanganan Korban Bencana:_Respon Cepat: Mengevakuasi korban, menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan layak. _Pembinaan Keimanan: Mengerahkan ulama untuk memberikan tausiyah, menguatkan keimanan, dan mengajarkan kesabaran pasca-bencana.  3.Dasar Hukum:Kebijakan ini didasarkan pada hukum syariat Islam dan bukan semata-mata pertimbangan rasional, sehingga dianggap mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Khalifah akan merancang blue print tata ruang secara menyeluruh, melakukan pemetaan wilayah sesuai fungsi alaminya, tempat tinggal dengan semua daya dukungnya, industri, tambang, dan himmah. Kepemimpinan seorang khalifah (pemimpin Islam) dalam merancang tata ruang wilayah yang komprehensif dan berkelanjutan (blueprint), dengan prinsip utama menyesuaikan penggunaan lahan dengan potensi alami (fungsi alaminya) serta memperhatikan semua aspek kehidupan: tempat tinggal, industri, pertambangan, dan aspek spiritual/sosial (himmah), untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan umat. Ini adalah konsep pengelolaan wilayah berbasis nilai-nilai Islam yang berfokus pada keadilan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik. Poin-poin Kunci dalam Blueprint tata ruang ala Khilafah adalah: 1.Blueprint Menyeluruh: _Perencanaan terintegrasi untuk seluruh wilayah, bukan parsial, mencakup semua sektor. 2.Pemetaan Fungsi Alami: _Memahami dan memanfaatkan potensi tanah, air, udara, dan sumber daya lain secara optimal sesuai fitrahnya (misalnya, hutan untuk konservasi, lahan subur untuk pertanian). 3.Tempat tinggal dan daya dukung: _Membangun permukiman dengan infrastruktur memadai (air, sanitasi, energi) yang selaras dengan lingkungan sekitar, tidak membebani sumber daya. 4.Industri dan pertambangan: _Mengatur lokasi industri dan pertambangan secara strategis agar tidak merusak lingkungan dan jauh dari permukiman, serta mengelola sumber daya alam secara adil (tidak eksploitatif). 4.Himmah (cita-cita/tujuan luhur): _Menjadikan tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kemaslahatan umum (kesejahteraan sosial, keadilan, ketakwaan) sebagai manifestasi dari amanah kepemimpinan, memastikan pembangunan berorientasi pada nilai spiritual dan sosial, bukan hanya ekonomi semata. Intinya, ini adalah pendekatan Islamic Urban Planning atau perencanaan kota/wilayah Islami yang holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan, di mana pemimpin berperan sebagai pengelola amanah untuk kemaslahatan bersama. Negara Khilafah yang dipimpin seorang Kholifah benar-benar mengurusi urusan bencana ini dengan serius dan totalitas.  Karena negara dalam Islam adalah merupakan pengurus urusan umatnya. Sehingga Kholifah kaum muslimin dan para pembantunya akan  dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak jika mereka melalaikan urusan ini.  Rasulullah SAW bersabda: الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya” (HR Bukhari Muslim).  Ini artinya, negara wajib mengelola bencana yang menimpa secara langsung dan tidak menyerahkan urusannya kepada pihak lain. Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Tirmidzi). Islam memandang bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok umat, sedangkan keamanan, kesehatan dan pendidikan termasuk kepada masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup yang terpenting, karenanya negara berkewajiban memenuhinya bagi seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Pengadaan dan jaminan terhadap kebutuhan pokok dan pelayanan mendasar ini ditanggung sepenuhnya oleh negara, baik untuk orang miskin atau kaya, muslim maupun nonmuslim. Terlebih lagi ketika terjadi bencana, negara yang berkewajiban untuk memenuhinya sampai rasa laparnya hilang, tercukupi pakaiannya sehingga tertutup auratnya, seperti bagi wanita kerudung dan dan jilbabnya wajib disediakan, diterpenuhi tempat tinggalnya sehingga ia terlindungi dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Demikian pula dengan kesehatan dan keamanan serta pendidikannya. Keberadaan potensi bencana alam di suatu tempat merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi ada ikhtiar yang harus dilakukan untuk menghindar dari keburukan yang dapat ditimbulkan, dan hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Sehingga potensi bencana alam—biidznillah—dapat dihindari dengan kebijakan negara Khilafah yang tidak lepas dari nash dan pertimbangan aqliyah. Penanganan prabencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk mencegah atau menghindarkan penduduk dari bencana, hal ini sering disebut mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya. Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana-sarana fisik untuk mencegah bencana, seperti pembangunan kanal, bendungan, pemecah ombak, tanggul, dan lain sebagainya. Reboisasi (penanaman kembali), pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis pada amdal, memelihara kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Khilafah membentuk tim-tim SAR yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis dalam menangani bencana. Tim ini dibentuk secara khusus dan dibekali dengan kemampuan dan peralatan yang canggih, seperti alat telekomunikasi, alat berat, serta alat-alat evakuasi korban bencana, dan lain-lain,  sehingga mereka selalu siap sedia (ready for use) diterjunkan di daerah-daerah bencana. Tim ini juga bergerak secara aktif melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat, hingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, menangani, dan me-recovery diri dari bencana. Adapun manajemen ketika terjadi bencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah korban dan Kerugian material akibat bencana. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan adalah evakuasi korban secepat-secepatnya, membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban, serta memblokade atau mengalihkan material bencana (seperti banjir, lahar, dan lain-lain) ke tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, atau menyalurkannya kepada saluran-saluran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah penyiapan lokasi-lokasi pengungsian, pembentukan dapur umum dan posko kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR untuk berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak oleh bencana. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya kegiatan ini tergantung pada berhasil tidaknya kegiatan pra bencana. Sedangkan penanganan pascabencana adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk: (1) me-recovery korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak depresi, stres, ataupun dampak-dampak psikologis kurang baik lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kebutuhan-kebutuhan vital mereka, seperti makanan, pakaian, tempat istirahat yang memadai, dan obat-obatan serta pelayanan medis lainnya. Recovery mental bisa dilakukan dengan cara memberikan tausiah- tausiah atau ceramah-ceramah untuk mengukuhkan akidah dan nafsiyah para korban.  (2) me-recovery lingkungan tempat tinggal mereka pascabencana, kantor-kantor pemerintahan maupun tempat-tempat vital lainnya, seperti tempat peribadahan, rumah sakit, pasar, dan lain-lainnya. Jika Khilafah memandang tempat terkena bencana masih layak untuk di-recovery, Khilafah akan melakukan perbaikan-perbaikan secepatnya agar masyarakat bisa menjalankan kehidupannya sehari-harinya secara normal seperti sedia kala.  Bahkan jika perlu, khalifah akan merelokasi penduduk ke tempat lain yang lebih aman dan kondusif. Untuk itu, Khalifah Islamiyah akan menerjunkan tim ahli untuk meneliti dan mengkaji langkah-langkah terbaik bagi korban bencana alam. Mereka akan melaporkan opsi terbaik kepada khalifah untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Untuk penanganan bencana ini, tentu saja dibutuhkan dana yang sangat besar. Daulah Khilafah memiliki baitulmal, di mana di dalamnya terdapat pos-pos khusus yang sumber dan peruntukannya (pengaturan infak) telah diatur oleh syariat.  Ada pos zakat, sumbernya dari zakat kaum muslimin dan infaknya untuk delapan asnaf. Ada pos harta milik umum yang sumbernya dari hasil eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Negara terhadap harta milik umum(milkiyyah ammah) , di antaranya barang tambang dan diperuntukkan untuk kepentingan umum seluruh warga negara, sedangkan pos terkait pelayanan umum, maka sumbernya dari harta milik daulah, harta milik negara, seperti dari ghanimah, fai’, kharaj, jizyah, dan sebagainya Terkait anggaran pengolaan bencana, negara tidak boleh membebankannya kepada rakyat, semuanya menjadi tanggung jawab negara. Semuanya bersumber dari Baitulmal, karena dalam pembelanjaan negara ada pos khusus yang pengalokasiannya ditujukan untuk keperluan darurat. Dalam kitab Al-Amwaal fii daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan pembiayaan untuk keadaan darurat semisal bencana, tetap dilakukan walaupun peristiwanya tidak ada, bahkan termasuk pembiayaan yang bersifat tetap, harus dipenuhi baik ada dana atau tidak ada di baitul mal. Jika ada dana di baitul mal, maka harus segera dialokasikan ketika terjadi bencana. Jika kas Baitul Mal sedang kosong maka Khalifah akan menghimbau rakyat muslim untuk mengulurkan bantuan uang maupun barang. Jika uluran bantuan rakyat tidak mencukupi, barulah negara mengambil dharibah dari kaum muslimin yang kaya saja. Dengan demikian, negara akan segera dapat mengatasi masalah tersebut tanpa harus kekurangan dana. Fakta Penanganan Bencana di Masa Daulah Islamiah. Sekitar tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, banjir besar pertama pada masa keislaman menerjang Mekkah. Air menggenani Masjidil Haram, termasuk juga area Ka’bah. Bencana ini menyebabkan kerusakan yang signifikan. Apalagi pada zaman itu bangunan Ka’bah hanya terdiri dari komposisi batu yang direkatkan oleh tanah dan lumpur. Untuk mencegah banjir yang lebih parah, Umar bin Khattab lalu membangun bendungan di sebagian lembah, seperti Lembah Fathimah. Usaha tersebut diteruskan pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Ottoman. Khalifah Umar bin Khaththab, ketika menangani paceklik yang menimpa Hijaz, akhir tahun ke 18 H, tepatnya pada bulan Dzulhijjah dan berlangsung selama 9 bulan yang diceritakan dalam At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad. Pada saat itu, orang-orang mendatangi Kota Madinah–pusat pemerintahan Khilafah—untuk meminta bantuan pangan. Umar bin Khaththab ra segera membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang sahabat, seperti Yazid bin Ukhtinnamur, Abdurrahman bin al-Qari, Miswar bin Makhramah, dan Abdullah bin Uthbah bin Mas’ud. Mereka setiap hari melaporkan seluruh kegiatan mereka kepada Umar, sekaligus merancang apa yang akan dilakukan besok harinya. Umar bin Khaththab menempatkan mereka di perbatasan Kota Madinah dan memerintahkan mereka untuk menghitung orang-orang yang memasuki Madinah. Jumlah pengungsi yang mereka catat terus meningkat. Pada suatu hari, jumlah orang yang makan di rumah Khalifah Umar berjumlah 10 ribu orang, sedangkan yang tidak hadir diperkirakan 50 ribu orang. Pengungsi-pengungsi itu tinggal di Madinah selama musim paceklik. Selama itu pula mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Khalifah. Setelah paceklik berakhir, Umar memerintahkan agar pengungsi-pengungsi itu diantarkan kembali di kampung halamannya. Setiap pengungsi dan keluarganya dibekali dengan bahan makanan dan akomodasi lainnya, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya dengan tenang dan penuh kegembiraan. Demikianlah umat dapat melihat dan merasakan dampak dari betapa bahayanya perusakan alam dalam sistem kapitalisme ini. Dan hanya sistem Islam yang mampu memberi solusi tuntas dan totalitas.  Wahai umat, sesungguhnya hanya sistem Islam dengan penerapan syari'at Islam yang Kaffah dalam naungan Khilafah yang dapat menyelamatkan negeri ini dari kehancuran yang diakibatkan sistem demokrasi kapitalisme yang rakus dan kejam.  Dan hanya hanya Khilafah yang mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari tangan-tangan perusak , yaitu penguasa dan para pejabat zolim yang kongkalikong dengan para oligarki dan kapitalis yang rakus dan tamak.  Oleh karena itu, dengan adanya bencana ekologis yang terjadi Sumatra ini hendaklah menjadikan perenungan bagi kita semua untuk memasrahkan untuk hanya tunduk kepada hukum- hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan Syari'ah Allah secara kaffah umat mengatur seluruh urusan kita, dalam kehidupan dan negara sehingga Allah memberikan pertolonganNya dengan hadirnya pemimpin yang amanah (Kholifah) dan kehidupan yang berkah dari langit dan bumi dan menjauhkan dari kerusakan dan azab Allah.  Karena hukum buatan manusia yang bernama sistem demokrasi kapitalisme sekuler liberal inilah, terbukti nyata  akar masalah yang mendatangkan bencana demi bencana di negeri ini dan penderitaan umat manusia di kehidupan dunia ini.  Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hambaNya dalam QS. Al-A'raf : 96.وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٦Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Wallahu a'lam bisshawwab.

Bencana Sumatra, Bukti Bahaya Perusakan Alam dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Roslina Sari (Analisis dan Aktivis Muslimah Deli Serdang). Innalilahi wa innailaihi raaji'uun. Bencana longsor hingga banjir ba...

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/s1044/20251210_131848.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img alt="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" border="0" data-original-height="488" data-original-width="1044" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSPKZny0IbTCpUxqNgDiwRfAZgn38bvXpSnGqxc9h7khNvMevkjUkYwPZCI3hPkJ8TPyXeX8wqPP07NXjhFVkLHONihpppwS91DajHNTJljz1MFgkxAXrox_gXHRybA5HXU1JMLGUDdIBMHBtiR8kkJSVeQObZmNVvad0TuMa8vHkVDk6hnAbpBnwwIYGa/w640-h300/20251210_131848.jpg" title="Polda Sumbar Peduli Insan Pers" width="640" /></a><div style="text-align: justify;">Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Arie St Malin Mudo</div><div style="text-align: justify;"> </div>Padang, Kapolda Sumbar menunjukkan rasa empati dan kepeduliannya terhadap awak media di Kota Padang yang terdampak langsung banjir bandang dan longsor. Hal tersebut dibuktikan dengan membagikan paket sembako sebanyak 52 paket, Selasa (09/12/2025) sore.Dalam keterangannya, Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa bantuan ini merupakan amanah langsung dari Kapolda Sumbar untuk para jurnalis terdampak.Kabid Humas melanjutkan, Jurnalis dan kepolisian merupakan mitra kerja. Kedulian Kapolda Sumbar ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan dukungan kemanusiaan nyata kepada mitra kerjanya di lapangan.Alhamdulillah, lanjut Susmelawati, ada sebanyak 52 jurnalis dari berbagai media tercatat sebagai penerima bantuan, termasuk mereka yang kini tinggal sementara di rumah keluarga lantaran rumahnya rusak akibat banjir." Kita sudah data lokasi teman-teman media, alamat nya door to door. Setelah entry datanya, ada enam titik kita sebarkan, diantaranya; Kecamatan Kota Tangah, Padang Selatan dan Padang Utara. Selanjutnya, Kecamatan Nanggalo, Padang Timur-Lubeg, Pauh-Kecamatan Luki," beber Sumelawati.Disamping itu, lanjut Susmelawati Rosya, selain kepada insan pers Kota Padang, kita juga membagikan kepada warga masyarakat sekitar rekan-rekan wartawan.Sudah beberapa hari ini wartawan menjalankan tugas profesinya di lapangan untuk publikasi kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, infrastruktur dan data-data sebagai up date pemberitaan untuk disajikan.“Kami sadar para wartawan meninggalkan keluarga dirumah, entah dengan kondisi yang tidak baik,” kata Susmelawati Rosya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/s1598/20251210_131907.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1598" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF6ALzYrT1bRnJbSCd-mbTG-c86O8p5AsPt2AXaak5DMaVHbXgAiYuv_ePo_ofcgXAtBftU9zZ-6QRkiSE9QhkER3uuxaEN2r2tJJrsajB1JUC6V4iKoMWGMXl5q2jEH-1hV4iwUwW3u_J9s1QZeEJkQ4PY4DgrrdClCf_-iUZMcHDh0krjEiFA7cvRUYE/w640-h288/20251210_131907.jpg" width="640" /></a></div>" Ini sebagai bentuk kepedulian Polri sebagai mitra pers. Maka, kami memiliki empati terhadap para jurnalis yang ikut merasakan dampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) khususnya Kota Padang, dengan Kapolda Sumbar menyalurkan bantuan sembako," jelas Putri Agam ini.Sementara itu, Pemred Lamosai.com mewakili rekan-rekan media mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pak Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Kabid Humas Kombes Pol Susmelawati Rosya, SS, M.Tr.A.P atas quick responnya dan berbagi dengan rekan-rekan media.Para awak media mengapresiasi langkah cepat Polda dan Kapolri Sumbar atas perhatian serta kepeduliannya memberikan bantuan ini terhadap insan pers. “Kami sangat berterima kasih kepada Kapolda Sumbar melalui buk Kabid Humas tas bantuan yang diberikan. Di tengah kesulitan akibat banjir bandang, perhatian dan dukungan ini sangat berarti bagi kami untuk tetap bisa menjalankan tugas jurnalistik,” ujar salah satu perwakilan media. <div>Ia melanjutkan, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan informasi terbaik kepada masyarakat,tambahnya.</div><div>Selain diterima oleh jurnalis yang terdampak, Polda Sumbar juga memberikan bantuan tersebut kepada beberapa warga sekitar yang terdampak. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan dari warga ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Polda Sumbar dan Bapak Kapolri.(Hr1) <div> </div></div>

Polda Sumbar Peduli Insan Pers

Anggota Polda menyerahkan paket sembako kepada warga dan para jurnalis di Kota Padang, yang terimbas akibat banjir bandang dan longsor. Ar...

Gamophobia: Takut Hidup Susah, Memilih Tidak Menikah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRnmjQU2dWyS2NDZ6_m2QuoZgnylx29HF1XY1bcLf5GtNtevfbV47Pr3GkII6ydlDqwpKO8PHGR3xfMPP28RkcqQIcfsWh8fXDWXC3ynCLITaIq-_6U3wpJkYfg1rAkjEVBxo1PQwwmAccoVZN3eNNqqiocdGYicwZRI_yxU9IYyCaZdUUN2KqYxbFWC9T/s1600/IMG-20251209-WA0027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Gamophobia: Takut Hidup Susah, Memilih Tidak Menikah" border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRnmjQU2dWyS2NDZ6_m2QuoZgnylx29HF1XY1bcLf5GtNtevfbV47Pr3GkII6ydlDqwpKO8PHGR3xfMPP28RkcqQIcfsWh8fXDWXC3ynCLITaIq-_6U3wpJkYfg1rAkjEVBxo1PQwwmAccoVZN3eNNqqiocdGYicwZRI_yxU9IYyCaZdUUN2KqYxbFWC9T/w180-h320/IMG-20251209-WA0027.jpg" title="Gamophobia: Takut Hidup Susah, Memilih Tidak Menikah" width="180" /></a></div>Penulis: Faridatus Sae, S. Sosio Alumni S1 Universitas Airlangga, Aktivis Dakwah Kampus  Berdasarkan tren saat ini, 58 persen wanita Gen Z dan 56 persen pria Gen Z (lahir tahun 1997 dan seterusnya) akan menikah , dibandingkan dengan 56-67 persen generasi milenial (lahir tahun 1981-1996), 62-82 persen generasi X (lahir tahun 1965-1980), dan 77-96 persen generasi boomer (lahir tahun 1946-1964). Angka pernikahan khususnya menurun di kalangan usia 25 tahun ke bawah. Jika 60 persen perempuan dan 41 persen laki-laki kelahiran tahun 1960 menikah sebelum usia 25 tahun, kini hanya 4 persen perempuan dan 2 persen laki-laki kelahiran tahun 1998 yang menikah sebelum usia 25 tahun.(marriagefoundation..org..uk Fakta yang saat ini muncul di kalangan kaum muda yang lekat dikaitkan dengan kaum rebahan, generasi yang dianggap pemalas, terlalu nyaman dengan teknologi yang ada, dan kurang peduli terhadap masa depan bangsa. Gaya hidup yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, ketergantungan pada media sosial, serta minimnya keterlibatan dalam isu-isu sosial dan politik semakin memperkuat anggapan ini.  Belum lagi, tekanan hidup yang menghimpit seluruh generasi tua dan muda. Yang menjadikan generasi harus kerja lebih keras lagi agar mampu memenuhi kehidupannya. Hanya saja, generasi muda yang lekat dengan generasi yang lemah mental, generasi jompo di usia muda. Akhirnya tekanan yang harus dihadapi membuat dirinya menyerah tanpa sampai tujuan.  Dari sini, akhirnya berpikir berulang kali dalam melanjutkan fase kehidupan setelah sekolah atau perkuliahan. Mencari penghasilan dan mampu mengambil tanggung jawab penafkahan melalui pernikahan. Dengan fakta sulitnya himpitan hidup sendiri yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup jomblonya saja sulit apalagi menambah menafkahi anak orang. Yang seolah hanya menambah beban dengan menikah.  Inilah yang menjadikan generasi muda lebih takut miskin daripada takut tidak menikah. Karena tidak menikah juga akan tetap hidup. Biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi jadi alasan utama generasi muda menunda pernikahan. Jika dulu, anak muda menempatkan pernikahan sebagai tonggak kedewasaan yang harus dicapai. Bahkan, mereka yang sudah berumur 30-an, tetapi tak kunjung menikah kerap dikaitkan dengan ”keterlambatan” melepas masa lajang. Terlebih bagi perempuan, anggapan ”perawan tua” kerap kali melekat pada mereka yang tidak kunjung menemukan jodohnya. Namun, di era saat ini tampaknya pandangan tersebut mengalami pergeseran.  Banyak anak muda menilai kestabilan ekonomi lebih penting daripada segera menikah. Lonjakan harga kebutuhan, biaya hunian, dan ketatnya persaingan kerja menjadi alasan utama. Narasi “marriage is scary” jm juga turut memperkuat ketakutan akan pernikahan.  Ketakutan miskin yang itu tidak hanya dirasakan generasi muda tapi diraskan seluruh generasi ini akibat dari sistem Kapitalisme yang membuat biaya hidup tinggi, pekerjaan sulit, dan upah rendah. Tidak ada jaminan kebutuhan hidup terpenuhi di sistem hari ini. Negara sebagai regulator cenderung lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat sehingga beban hidup dipikul individu.  Bentukan sistem hari ini menjadikan generasi memiliki gaya hidup materialis dan hedon tumbuh dari pendidikan sekuler dan pengaruh media liberal. Pernikahan dipandang beban, bukan sebagai ladang kebaikan dan jalan melanjutkan keturunan. Negara yang menerapkan sistem hidup dari Pencipta sajalah yang memiliki aturan jaminan kebutuhan dasar rakyat individu per individu terpenuhi dan membuka lapangan kerja yang luas melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Pengelolaan SDA milik rakyat akan dikelola baik oleh negara dengan aturan dari Pencipta manusia Allah SWT, bukan diberikan swasta/asing. Sehingga hasilnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan mampu menekan biaya hidup.

Gamophobia: Takut Hidup Susah, Memilih Tidak Menikah

Penulis: Faridatus Sae, S. Sosio Alumni S1 Universitas Airlangga, Aktivis Dakwah Kampus Berdasarkan tren saat ini, 58 persen wanita Gen Z ...

Pasukan Perdamaian ke Gaza — Jalan Sesat yang Mengokohkan Penjajahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-dWizaZTxhwEe_v-uGkmgb1TxYgbGEstwrL171d3ejsZT-rkUZSJVlzbgH1Oa0_bUckIismuBQBWw_SjlZ-n_SxoTJZ7mhksiACvq1mtafovCcXMIbfqO6SlEGTafWt6cHpdtASXGeN6sNqMGd1UvmeRvkMNtIx-v1N0QcjQ5RX-nPPk4W51S8yxFiE6/s400/IMG-20251207-WA0033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pasukan Perdamaian ke Gaza — Jalan Sesat yang Mengokohkan Penjajahan" border="0" data-original-height="225" data-original-width="400" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo-dWizaZTxhwEe_v-uGkmgb1TxYgbGEstwrL171d3ejsZT-rkUZSJVlzbgH1Oa0_bUckIismuBQBWw_SjlZ-n_SxoTJZ7mhksiACvq1mtafovCcXMIbfqO6SlEGTafWt6cHpdtASXGeN6sNqMGd1UvmeRvkMNtIx-v1N0QcjQ5RX-nPPk4W51S8yxFiE6/w320-h180/IMG-20251207-WA0033.jpg" title="Pasukan Perdamaian ke Gaza — Jalan Sesat yang Mengokohkan Penjajahan" width="320" /></a></div>Oleh: Mei Widiati, M.Pd.  Rencana Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui PBB sering dipuji sebagai langkah heroik. Namun fakta politik internasional menunjukkan sebaliknya: PBB bukan lembaga netral, melainkan forum yang dikunci lima negara veto, terutama AS—pendukung utama Israel. Resolusi DK-PBB 2803, yang kini menjadi dasar misi internasional di Gaza, secara terang mengadopsi Rencana 20 Poin Trump: pembentukan pemerintahan transisi di bawah kendali AS, pemerintahan teknokratis non-politik yang menyingkirkan Hamas, serta pembentukan ISF (International Stabilization6 Force) yang bertugas melucuti perlawanan Gaza. Dengan kata lain, “pasukan perdamaian” bukan untuk melindungi Gaza—tetapi untuk menjaga Israel tetap aman dan memastikan Gaza tetap demiliterisasi. Ini bukan perdamaian; ini pengikatan tangan korban. Soft power tak menghentikan pembunuh Aksi kecaman, doa bersama, bantuan kemanusiaan—semua baik. Tapi itu tidak menghentikan penjajah dari mengebom rumah sakit dan membantai warga Gaza. Akar masalahnya bukan kurang bantuan, tapi keberadaan penjajah. Al-Qur’an tidak pernah memerintahkan umat Islam merawat korban tanpa menghentikan penjahatnya. Allah berfirman: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ  “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian.” (TQS. Al-Baqarah: 190) Rasulullah ﷺ bersabda: “Tinggalkanlah kalian transaksi dengan orang dzalim, karena siapa yang membantunya, ia akan datang pada hari kiamat menanggung dosa kedzalimannya.” (HR. Ahmad) Mendukung skema PBB yang melucuti perlawanan Palestina termasuk bentuk pertolongan kepada kezhaliman. Solusi Dua Negara: Melegitimasi Penjajah Pemerintah Indonesia kembali menyuarakan two-state solution. Namun solusi ini justru mengakui Israel sebagai negara sah, padahal ia berdiri di atas rampasan, pembunuhan, dan pembersihan etnis. Bagaimana mungkin rumah yang dirampok lalu dibagi dua dianggap adil? Allah menegaskan: وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ  ١١٣"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka." (TQS. Hud:113) Solusi dua negara adalah bentuk ridha terhadap penjajahan. Bahaya Normalisasi Netanyahu menargetkan normalisasi dengan Indonesia sebelum pemilu 2026. Jika itu terjadi: agresi Israel menjadi legal atas nama “pertahanan diri”, pembunuhan atas warga Palestina menjadi sah, perjuangan pembebasan Palestina lumpuh. Normalisasi = legalisasi kejahatan. Jalan Keadilan: Mengusir Penjajah, Bukan Mengamankannya Islam tidak mengajarkan kompromi dengan para perampas tanah suci. Yang diajarkan adalah membebaskan tanah yang dizalimi dan mengembalikannya kepada pemilik sahnya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa terbunuh dalam membela hartanya, keluarganya, atau tanah airnya, maka ia syahid.” (HR. Tirmidzi) Itulah hukum Allah: penjajahan tidak dilawan dengan pasukan penjaga status quo, tetapi dengan kekuatan yang menghentikan kezaliman. Misi pasukan perdamaian PBB bukan solusi—itu jebakan politik yang memperpanjang kolonialisme Israel. Solusi dua negara adalah legitimasi penjajah. Normalisasi adalah pengkhianatan terhadap rakyat Palestina dan ajaran Islam. Keadilan hanya tegak jika penjajah diusir dan Palestina kembali ke umat Islam. Inilah perintah Allah, inilah sunnah sejarah, inilah jalan kemerdekaan sejati. Wallaahu a'lam bishshowab

Pasukan Perdamaian ke Gaza — Jalan Sesat yang Mengokohkan Penjajahan

Oleh: Mei Widiati, M.Pd. Rencana Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui PBB sering dipuji sebagai langkah heroik. Namun fakt...

Berikut Cara Dapatkan Iklan Website

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwpUdc0w-MEqEtJQWixhZYoNuhoTmMSIpt7CIuDV07r5KERFtjVGrDs7dDvOgfw31z1rQIoK9OAFV00CHON0eBgL8DOSG3R0j5hyy5YBbw5_AaeetbJ0pyszgmHmianfcs8RoNYKqyQVDSQIDpJ_FTcyx3LiSLB2g3r4Oa_-ao-ouTcr1mH9T-a7S17gnm/s1280/IMG-20251206-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Berikut Cara Dapatkan Iklan Wrbsite" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwpUdc0w-MEqEtJQWixhZYoNuhoTmMSIpt7CIuDV07r5KERFtjVGrDs7dDvOgfw31z1rQIoK9OAFV00CHON0eBgL8DOSG3R0j5hyy5YBbw5_AaeetbJ0pyszgmHmianfcs8RoNYKqyQVDSQIDpJ_FTcyx3LiSLB2g3r4Oa_-ao-ouTcr1mH9T-a7S17gnm/w320-h320/IMG-20251206-WA0005.jpg" title="Berikut Cara Dapatkan Iklan Wrbsite" width="320" /></a></div> 😊 Untuk mendapatkan iklan pada Website atau Situs Anda bisa mencoba beberapa cara berikut: 1. *Google AdSense*: Daftarkan website Anda ke Google AdSense dan ikuti proses verifikasi. Setelah itu, Anda bisa menambahkan kode iklan AdSense ke website Anda.2. *Iklan Native*: Gunakan platform iklan native seperti Taboola, Outbrain, atau Disqus untuk menambahkan iklan ke website Anda.3. *Iklan Affiliate*: Bergabung dengan program afiliasi seperti Amazon Associates atau Commission Junction untuk menambahkan iklan produk ke website Anda.4. *Iklan Sponsored*: Hubungi perusahaan atau brand yang relevan dengan konten website Anda untuk menawarkan iklan sponsored.5. *Iklan Display*: Gunakan platform iklan display seperti Google Display Network atau Facebook Audience Network untuk menambahkan iklan ke website Anda. Pastikan Anda mematuhi kebijakan iklan dan privasi yang berlaku, serta pastikan iklan tidak mengganggu pengalaman pengguna website Anda. 😊

Berikut Cara Dapatkan Iklan Website

😊 Untuk mendapatkan iklan pada Website atau Situs Anda bisa mencoba beberapa cara berikut: 1. *Google AdSense*: Daftarkan website Anda ke G...

Ini Penyebab Link Website Masuk ke Youtube

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/12/ini-sebab-link-website-masuk-ke-youtube.html" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ini Sebab Link Website Masuk ke Youtube" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0wsoB0UWZDbAy9FYn-xIGQxmNrWOuLTIPCbbwkiXO3fu_LtX0WX9mwaKk7pRu9qdoyUlgqxE9lFmY8rmn2CsezqZlK4nc8RbEEQnTtW-XS0yHm3EVMk4gZ98qkwxq6aKROMSZ47xmimntKRbk7BVEFtGcawn6hkE0jieQ9vPTiQRcUgJiEFpEEsmx_X4M/w320-h320/IMG-20251206-WA0004.jpg" title="Ini Sebab Link Website Masuk ke Youtube" width="320" /></a></div> 😅 Mungkin ada beberapa alasan mengapa Anda diarahkan ke YouTube (YT) ketika mengklik website: 1. *Redirect*: Website tersebut mungkin memiliki kode redirect yang mengarahkan pengunjung ke YouTube.2. *Link rusak*: Link yang Anda klik mungkin rusak atau tidak valid, sehingga diarahkan ke YouTube.3. *Iklan*: Website tersebut mungkin memiliki iklan yang diarahkan ke YouTube.4. *Script*: Website tersebut mungkin memiliki script yang mengarahkan pengunjung ke YouTube.5. *Kesalahan konfigurasi*: Website tersebut mungkin memiliki kesalahan konfigurasi yang menyebabkan pengunjung diarahkan ke YouTube. Untuk mengetahui alasan pasti, Anda bisa mencoba: - Coba cek URL yang Anda klik, apakah ada kesalahan ketik atau tidak.- Coba cek apakah website tersebut memiliki kode redirect atau script yang mengarahkan ke YouTube.- Coba hubungi pemilik website untuk meminta klarifikasi. Semoga membantu! 😊

Ini Penyebab Link Website Masuk ke Youtube

😅 Mungkin ada beberapa alasan mengapa Anda diarahkan ke YouTube (YT) ketika mengklik website: 1. *Redirect*: Website tersebut mungkin memil...

Kelebihan Google Ad Manager

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.suarametronews.net/2025/12/kelebihan-google-ad-manager.html" imageanchor="1" rel="nofollow" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kelebihan Google Ad Manager" border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1280" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_2J1JeT2CN1y-TA_WukbCaYl56NeFQFJieDKoDTOej1j-i9AMumS8TxIdPttaJn-FMixLSyqivD1p26Oe78fG1emrlPSaWhkIzpZvhRAxRFHOs1xr0DcsME1e5qs4JYwORt1vqM8-m_i9tFwxUWBY_IKFm88NofSYfSI7LPxx3_8pAhOWO7Q1FycvpepP/w320-h320/IMG-20251206-WA0006.jpg" title="Kelebihan Google Ad Manager" width="320" /></a></div> 😊 Google Ad Manager (GAM) adalah platform manajemen iklan yang memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengoptimalkan iklan di website atau aplikasi Anda. GAM sebelumnya dikenal sebagai DoubleClick for Publishers (DFP). Dengan GAM, Anda bisa: 1. *Mengelola iklan*: Membuat, mengedit, dan menghapus iklan di website atau aplikasi Anda.2. *Mengatur target*: Menentukan target iklan berdasarkan demografi, lokasi, perilaku, dan lain-lain.3. *Mengoptimalkan pendapatan*: Menggunakan fitur seperti bidding dan targeting untuk meningkatkan pendapatan iklan Anda.4. *Menganalisis kinerja*: Melihat laporan kinerja iklan Anda dan membuat keputusan berdasarkan data.5. *Mengintegrasikan dengan platform lain*: Mengintegrasikan GAM dengan platform lain seperti Google AdSense, Google Analytics, dan lain-lain. GAM memiliki beberapa fitur, termasuk: - *Ad Exchange*: Platform pasar iklan yang memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual iklan.- *Ad Serving*: Fitur yang memungkinkan Anda untuk menyajikan iklan di website atau aplikasi Anda.- *Yield Management*: Fitur yang membantu Anda untuk mengoptimalkan pendapatan iklan Anda. GAM cocok untuk penerbit besar dan kecil yang ingin mengelola iklan mereka secara efektif dan meningkatkan pendapatan. 😊

Kelebihan Google Ad Manager

😊 Google Ad Manager (GAM) adalah platform manajemen iklan yang memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengoptimalkan iklan di website atau...