Derita Gaza tiada akhir, sejatinya tidak boleh dilupakan oleh umat ini . Meskipun seluruh umat di berbagai negeri juga sedang dirundung penderitaan di negerinya masing- masing, namun justru seharusnya makin mengukuhkan perjuangan umat untuk mewujudkan perisai bagi umat yaitu Khilafah, agar Palestina segera dibebaskan.
Kondisi warga gaza kian mengkhawatirkan. Dengan meningkatnya serangkaian kebiadaban Israel laknatullah terhadap para penduduk Gaza.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menerobos masuk ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Ia juga menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut.
Ben-Gvir juga mengungkap rencana untuk mengeluarkan 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun dengan dalih “migrasi sukarela”.
Rencana tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah Israel. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengungkap bahwa pemerintahnya telah menyiapkan rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza, tetapi masih menunggu persetujuan Amerika Serikat.
Di Tepi Barat, pemukim Zionis berupaya menerobos dan membakar sebuah masjid, serta mencoretkan slogan bernada rasis dan ancaman terhadap warga Palestina.
Dilansir dari detikNews. Jakarta - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menerobos masuk ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Ben-Gvir menyerukan agar sebuah kuil Yahudi dibangun di lokasi tersebut.
Dilansir Al Jazeera, Selasa (1/9/2026), Ben-Gvir memasuki kompleks tersebut pada Senin (31/8) dengan perlindungan pasukan pendudukan Israel. Ben-Gvir tampak didampingi sejumlah rabi hingga personel keamanan. Politisi sayap kanan ini telah beberapa kali melakukan aksi provokatif semacam itu.
Kantor berita Palestina Wafa melaporkan Ben-Gvir melakukan doa dan ritual Talmud di bagian timur halaman masjid. Sementara menurut pengaturan status quo yang berlaku sejak 1967, non-Muslim tidak diperbolehkan melakukan ibadah atau doa, meskipun orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut
Jakarta - Menteri Pertahanan Israel Katz mengungkap pemerintahnya telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Namun, Israel masih menunggu Amerika Serikat (AS) menentukan negara yang bersedia menerima warga Palestina.
Dilansir AFP, Kamis (3/9/2026), Katz mengatakan tidak ada solusi untuk Gaza tanpa adanya perpindahan warga Palestina dari wilayah tersebut.
"Tidak ada solusi nyata untuk Gaza pada akhirnya tanpa migrasi ini," kata Katz dalam konferensi yang digelar situs berita Israel Ynet dan surat kabar Yedioth Ahronoth, Rabu (2/9).
Diberitakan dari metrotvnews.com.Tel Aviv: Menteri Israel sekaligus pemimpin partai sayap kanan Jewish Power, Itamar Ben-Gvir, mengungkap rencana pembersihan etnis untuk mengeluarkan 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun dengan dalih “migrasi sukarela”.
Rencana yang diberi nama “Disengagement 710” itu dipaparkan Ben-Gvir dalam konferensi pers pada Kamis, 3 September 2026 sebagai bagian dari kampanye pemilunya.
Pemaparan tersebut dilakukan setelah surat kabar Yedioth Ahronoth menerbitkan rincian mengenai inisiatif tersebut.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, skema itu mencakup pembentukan kementerian khusus yang bertugas menjalankan program serta menyediakan “paket penyerapan” bagi warga Palestina yang dipindahkan ke negara penerima.
“Terdapat sejumlah negara yang siap menerima warga Palestina dan sejumlah besar orang ingin pindah,” klaim Ben-Gvir dalam pemaparannya, dikutip dari TRT World.
Sumber setempat mengatakan kepada Wafa bahwa para pemukim berusaha menerobos masuk ke Masjid Nur al-Din Zengi di kota Bazariya, barat laut Nablus.
Setelah gagal mendobrak pintu masjid, mereka membakar sebuah ruangan di dekat masjid dan mencoretkan slogan bernada rasis di lokasi tersebut.
Sumber setempat mengatakan kepada Anadolu bahwa tulisan yang dicoretkan di lokasi itu mencakup ancaman terhadap warga Palestina serta pesan yang ditujukan kepada Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee yang berbunyi, “Huckabee, salam dari para teroris.”
Demikianlah derita penduduk gaza hari ini terus terjadi. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem negara-bangsa (nation-state) dan absennya otoritas politik Islam yang menyatukan kekuatan kaum Muslimin untuk mengusir penjajah Zionis.
Sistem negara-bangsa, membuat negeri-negeri muslim terkotak-kotak, tersekat-sekat dalam negeri kecil tak berdaya, sehingga membuat umat terpecah belah, para pemimpin di negeri-negeri kecil tersebut merupakan penguasa boneka Amerika dan Israel, sehingga kezaliman tetap terjadi di hadapan kaum muslimin tanpa ada seorang penguasa pun yang menolong penduduk Gaza.
Umat tidak punya kekuasaan independen politik Islam yang menyatukan negeri-negeri muslim, sehingga Palestina masih tetap dijajah.
Hukum internasional modern produk negara-negara imperialis Barat justru menormalisasi penjajahan melalui istilah-istilah halus seperti "migrasi sukarela".
Apa yang dilakukan oleh negara-negara imperialis, dengan istilah "migrasi sukarela" adalah di antara makar dan propaganda Barat untuk terus melanggengkan hegemoninya di negeri-negeri jajahannya, termasuk Palestina yang hari ini sangat sulit untuk ditaklukan
Ketergantungan pada persetujuan AS menunjukkan bahwa Israel adalah proyek kolonial yang disponsori kekuatan besar, bukan entitas berdaulat independent.
Israel adalah masalah yang memang terus di adakan penjajah barat di negeri muslim khususnya Timur Tengah untuk menghalangi persatuan umat dan menghalangi tegaknya kebangkitan Islam.
Di dalam kitab Ad-Daulah al-Islamiyah (Negara Islam) karya monumental dari Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Di dalam kitab ini, khususnya pada bagian akhir yang membahas konspirasi politik barat (Makar al-Musta'mirin), dijelaskan secara rinci mengenai strategi negara-negara kafir penjajah (seperti Inggris dan Prancis) dalam menghancurkan Khilafah Utsmaniyah.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tujuan licik di balik penciptaan entitas Israel di jantung dunia Islam (timur tengah) dengan menjadikan
Israel sebagai penyekat geografis (buffer state). Penjajah sengaja menanam entitas yahudi di Palestina untuk memisahkan wilayah dunia Islam bagian barat (afrika utara) dengan bagian timur (asia barat/jazirah arab). Pemisahan geografis ini bertujuan agar umat Islam tidak bisa bersatu dengan mudah.
Penjajah Barat juga menjadikan Israel sebagai penghalang kebangkitan Islam dan Khilafah. Keberadaan Israel dirancang sebagai "duri dalam daging" yang terus-menerus memicu konflik, menguras energi umat, dan mematikan potensi kebangkitan politik Islam. Penjajah tahu bahwa jika umat Islam bersatu kembali di bawah institusi Daulah Khilafah, dominasi global barat akan runtuh.
Lalu menjadikann Israel sebagai pangkalan militer Barat. Entitas tersebut berfungsi sebagai pos terdepan kepentingan imperialis barat guna mengontrol kekayaan alam (seperti minyak dan jalur perdagangan strategis) di Timur tengah.
Kitab ini menggarisbawahi bahwa masalah Palestina bukan sekadar konflik internal atau sengketa tanah, melainkan masalah ideologis dan geopolitik yang sengaja diciptakan oleh penjajah untuk memastikan umat Islam tetap terpecah-belah dalam sekat-sekat negara bangsa (nation-state) sekuler.
Solusi mendasar atas persoalan Palestina adalah pembentukan kembali Khilafah sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi setiap jiwa dan setiap jengkal tanah kaum Muslimin.
Wahai kaum muslimin tidak ada lagi solusi tuntas dan totalitas untuk membebaskan Palestina, melindungi jiwa dan setiap jangkau tanah kaum muslimin Palestina kecuali hanya dengan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh seorang khalifah kaum muslimin yang memobilisasi tentara kaum muslimin untuk bebaskan Palestina dan penduduknya dari penjajah barat dan Israel laknatullah.
Jihad sebagai thariqah (metode) baku politik luar negeri negara Islam untuk membebaskan tanah yang dijajah dan mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia, dilakukan oleh negara melalui tentara resmi Khilafah.
Khilafah, sebagai satu kekuatan mandiri, akan memutus total ketergantungan ekonomi-politik dengan negara-negara yang mensponsori Zionis dan mengonsolidasikan sumber daya (termasuk kepemilikan umum seperti minyak dan gas di dunia Islam) sebagai basis kekuatan militer-ekonomi independen untuk mendukung pembebasan Palestina.
Untuk mewujudkan Khilafah sebagai kekuatan mandiri yang mampu memutus ketergantungan dan membebaskan Palestina, diperlukan strategi sistemik yang mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan militer secara simultan.
Langkah-langkah strategis Khilafah untuk membangun basis kekuatan independen tersebut dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan politik, isolasi total negara sponsor dengan menghentikan seluruh hubungan diplomatik, perjanjian perdamaian, dan kerja sama politik dengan negara-negara penyokong utama Zionis.
Khilafah memutus negeri-negeri muslim dari keikutan pada lembaga dunia dengan keluar dari institusi Internasional bias yaitu dengan menarik diri dari lembaga global seperti PBB, IMF, atau Bank dunia yang dinilai melanggengkan hegemoni Barat, lalu membangun pakta atau aliansi baru yang adil di antara negeri-negeri muslim.
Khilafah akan melakukan konsolidasi kepemilikan umum (minyak dan gas).
Dengan menasionalisasi syari'ah yaitu mengembalikan pengelolaan sumber daya alam melimpah (seperti minyak di Teluk dan gas di Mediterania Timur) dari korporasi asing menjadi milik umum (milkiyah ammah) yang dikelola penuh oleh negara.
Khilafah juga melakukan embargo energi strategi dengan menghentikan total pasokan minyak dan gas ke negara-negara sponsor Zionis untuk melumpuhkan industri dan mobilitas ekonomi mereka.
Serta melakukan dedolarisasi total dengan menolak penggunaan dollar AS atau Euro dalam transaksi komoditas energi, dan beralih ke mata uang berbasis dinar-dirham (emas dan perak) atau komoditas barter.
Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Khilafah ini , maka semua ketergantungan terhadap zionis terputus.
Oleh karena itu, umat wajib mengambil bagian dalam perjuangan mengembalikan
kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah sesuai metode perjuangan Rasulullah ﷺ.
Demikianlah kewajiban untuk kembali menegakkan Khilafah adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban disisi Allah atas apa yang kita perjuangkan.
Kewajiban ini adalah menjadi fardhu a'in bagi setiap kaum muslimin. Sehingga ketiadaan Khilafah akan menjadi dosa besar umat Islam jika melalaikannya.
Khilafah adalah mahkota kewajiban yang tanpa adanya Khilafah seluruh penerapan syariat Islam secara Kaffah tidak bisa diterapkan, dakwah futuhat dan jihad untuk membebaskan negeri-negeri muslim yang tertindas tidak bisa dilakukan.
Oleh karena itu rencana pengusiran warga Gaza oleh zionis bisa dihentikan, Palestina dan Al Aqsha dibebaskan hanya dengan mewujudkan kembali perisai umat yaitu Khilafah sebagaimana yang pernah diterapkan 1300 tahun lamanya. Khilafah menjadi pelindung bagi seluruh umat yang menjaga umat dari musuh-musuhnya.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
«إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»
Sesungguhnya Imam/Khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya. (HR Muslim).
Wallahu a'lam bishowab.
Tags:
Opini