MBG atau Makan Bergizi Gratis kembali memakan korban. Alih-alih memberikan manfaat, program MBG justru menuai banyak persoalan. Kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG masih terus terjadi. Lantas, ada yang perlu dipertanyakan dari sistem pengelolaan program itu sendiri.
Kasus keracunan MBG kembali terjadi secara beruntun pada awal September. Sekitar 1.950 orang, yang mayoritas siswa, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG pada 1–3 September. Kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Di Rembang, lebih dari 770 orang dilaporkan terdampak. (AP News, 5/9/2026).
Persoalan ini bukan kasus pertama. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 yang disampaikan dalam pemberitaan AP, insiden keracunan terkait MBG sejak program diluncurkan telah berdampak pada 50.059 orang dalam 560 kasus, yang tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi. (AP News, 5/9/2026).
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus keracunan berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP. Pelanggaran tersebut antara lain terkait penyimpanan makanan, penerimaan bahan pangan, suhu, hingga batas waktu konsumsi. (Detik, 3/9/2026; Kumparan, 3/9/2026).
Bukan Sekadar Pelanggaran SOP
Banyaknya kasus keracunan disinyalir merupakan kesalahan dalam pengolahan makanan yang tidak sesuai SOP. Namun banyaknya kasus keracunan serupa yang terjadi di berbagai wilayah menunjukan persoalan ini harus dilihat lebih dalam.
Ketika program MBG ini dijalankan dalam skala yang sangat besar, harusnya pemerintah memastikan bahwa seluruh dapur SPPG dan semua pihak yang terlibat dalam MBG ini benar-benar layak. Jika semua unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka bagaimanapun SOP nya tetap tidak akan berhasil.
Apalagi program MBG ini sebenarnya sangat bersinggungan dengan kepentingan bisnis.
Potensi mengejar keuntungan dapat mempengaruhi penyelenggaran program.
Persoalan MBG tidak hanya masalah SOP, melainkan merupakan persoalan sistemik. Karena program ini melibatkan banyak pihak. Negara tidak cukup hanya menjadi pembuat aturan sekaligus pemberi sanksi ketika terjadi pelanggaran. Negara harus memastikan seluruh mekanisme sejak awal benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ketika Pelayanan Rakyat Bertemu Kepentingan Bisnis
Sebagaimana yang ramai diberitakan, program MBG ini menimbulkan banyak masalah. Bahkan kepala BGN nya saja melakukan tindak korupsi. Lantas kenapa program ini masih saja diteruskan?
Publik menilai bahwa program MBG ini terlalu sangat dipaksakan. Padahal berbagai masalah sudah banyak bermunculan bahkan mengancam nyawa. Namun dalam paradigma kapitalis program ini memberikan banyak keuntungan meskipun mengorbankan rakyat.
Ketika orientasi keuntungan masuk dalam pengelolaan kebutuhan dasar rakyat, muncul potensi konflik kepentingan. Program yang semestinya berorientasi pada pelayanan dapat berubah menjadi lahan kerja sama bisnis, investasi, dan pembagian keuntungan.Padahal, makanan yang diberikan kepada rakyat bukan sekadar komoditas. Ada keselamatan manusia yang harus dijaga.
Negara sebagai Pengurus Rakyat
Rasulullah saw. Bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)
Dengan paradigma ini, negara akan menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Memastikan makanan yang diberikan halal, bergizi dan layak konsumsi.
Mekanismenya juga bukan tunduk pada pasar atau pengusaha. Akan tetapi negara harus memastikan mekanismenya sederhana dan efisien bahkan tidak perlu menggandeng pengusaha.
Yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Negara tidak cukup membuat regulasi kemudian menyerahkan pengawasan kepada mekanisme administratif semata. Harus ada pengawasan yang nyata dan terus-menerus. Dengan pengawasan yang kuat, pelanggaran tidak dibiarkan berkembang hingga menimbulkan korban dalam jumlah besar.
Inilah bentuk pengurusan rakyat yang sesungguhnya: negara bukan sekadar hadir setelah masalah terjadi, tetapi bertanggung jawab memastikan sejak awal agar rakyat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola.
Denga demikian program yang seharusnya diperuntukan kepada ksejahteraan rakyat dapat tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Namun, Selama sistem ekonomi yang digunakan adalah kapitalis, maka kesejahteraan itu tidak dapat terwujud. Wallahu alam bisowab.
Tags:
Opini