Padang, Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menilai persoalan tersebut merupakan akibat langsung dari buruknya pengelolaan pemerintahan dan lemahnya respons jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang.
Wahyu menegaskan, masalah air bersih yang berkepanjangan tidak bisa lagi dialihkan sebagai dampak cuaca atau bencana semata
Menurutnya, krisis ini justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengelola sektor pelayanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia menyebut, jika Pemko Padang bekerja secara serius dan terencana, peluang penyelesaian krisis air bersih sebenarnya terbuka lebar.
Pemerintah pusat, lanjut Wahyu, telah menawarkan berbagai bentuk dukungan, namun tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Kesempatan bantuan itu ada dan besar, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Ini menunjukkan lemahnya kesiapan dan kesungguhan Pemko Padang,” ujar Wahyu, Rabu (28/1/2026).
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar telah menawarkan pembangunan ratusan sumur bor sebagai solusi jangka pendek bagi warga terdampak.
Namun, rencana itu tersendat karena Pemko Padang dinilai gagal memenuhi kebutuhan data dan perencanaan teknis.
Namun, rencana itu tersendat karena Pemko Padang dinilai gagal memenuhi kebutuhan data dan perencanaan teknis.
Pemerintah pusat siap membangun hingga 300 sumur bor. Tapi yang diajukan Pemko Padang hanya lima titik. Ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya kapasitas manajerial,” katanya.
Wahyu menilai, akar persoalan krisis air bersih bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau dukungan pusat, melainkan pada buruknya koordinasi, rendahnya kecepatan kerja, dan minimnya kepemimpinan yang tegas di lingkungan Pemko Padang.
Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terabaikannya kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengkritik sikap Wali Kota Padang yang dinilai lebih sibuk membangun narasi politik ketimbang menyelesaikan persoalan mendesak warga.
Wahyu meminta kepala daerah kembali fokus pada tugas utama sebagai pelayan publik, bukan pada kepentingan politik jangka panjang.
“Warga Padang hari ini butuh air bersih, bukan wacana politik. Hentikan pencitraan dan fokus bekerja. Ini soal hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tengah mengkaji langkah pengawasan lanjutan, termasuk kemungkinan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang.
Langkah itu dinilai perlu sebagai bentuk tekanan politik agar eksekutif segera mengambil tindakan nyata.
“Rakyat tidak membutuhkan simbol dan janji. Yang mereka tunggu adalah tindakan konkret untuk mengakhiri krisis air bersih yang sudah terlalu lama dibiarkan,” tutupnya.
Cerita Warga Kesulitan Air Bersih
Terik matahari menyengat di kawasan RT 001 RW 008, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (27/1/2026) siang.
Di tengah suhu udara yang cukup panas, puluhan warga tampak berkerumun di sekitar mobil tangki milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang yang baru saja tiba.
#kotapadanghariini,
#beritakotapadang
#fraksigerindradrdpadang
#kecampemerintahkotapadang
