Sumatera Barat kini menghadapi situasi darurat ekologis yang mengkhawatirkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar melaporkan tingkat pencemaran merkuri di Sungai Batanghari telah menyentuh angka 5,1 mg/L—sebuah angka fantastis yang melampaui ambang batas aman hingga 5.000 kali lipat. Tragedi lingkungan ini berbanding lurus dengan jatuhnya puluhan korban jiwa akibat tambang emas ilegal (PETI) yang telah merenggut 50 nyawa sejak tahun 2012.
Ketidakmampuan Pemerintah dan Hilangnya Hutan Primer
Melihat kondisi yang tak kunjung membaik, Walhi akhirnya membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan melaporkan Pemprov Sumbar ke Mabes Polri, Komnas HAM, serta Ombudsman. Pemprov dianggap abai dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif praktik pertambangan liar.
Tommy Adam, Direktur Walhi Sumbar, memaparkan data mengejutkan terkait deforestasi: sebanyak 320.000 hektare hutan primer musnah dalam kurun waktu 2001–2025, dengan 15.000 hektare di antaranya hilang hanya dalam tahun 2025. "Banjir yang membawa material kayu hasil pembalakan liar hingga ke wilayah pesisir adalah bukti nyata bahwa hulu sungai kita sudah rusak parah akibat aktivitas tambang ilegal," jelas Tommy pada (12/6).
Ancaman di Depan Mata
Praktik PETI kini telah menjalar ke 9 kabupaten/kota, menghancurkan setidaknya 10.000 hektare lahan. Ironisnya, aktivitas ilegal ini sangat berani; Walhi bahkan mendapati lokasi tambang yang beroperasi hanya 60 meter di belakang Kantor Bupati Sijunjung dan sangat dekat dengan jalan negara.
Bukan hanya ekosistem yang terancam, kesehatan manusia pun menjadi taruhan. Hasil pemeriksaan medis terhadap 10 penambang menunjukkan 40% di antaranya memiliki kadar merkuri dalam darah yang sudah melewati ambang batas aman. Tak hanya masalah kesehatan, catatan kekerasan terhadap warga dan aktivis lingkungan juga meningkat, termasuk penganiayaan terhadap Nenek Sauda dan aktivis Wilson.
Dugaan Maladministrasi dan Kegagalan Hukum
Kasus perizinan tambang andesit PT Dayan Bumiarta di Kasang menjadi bukti lain dugaan maladministrasi. Izin usaha tersebut terbit pada 31 Desember 2025, hanya berselang sebulan setelah insiden banjir maut di lokasi yang sama yang menewaskan tiga orang. Bayu Permana, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang, menyebut warga sangat kecewa karena izin eksplorasi diterbitkan secara diam-diam sejak 2024 tanpa musyawarah dengan masyarakat yang masih trauma dengan banjir bandang tahun 2016.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Boy Jerry Even Sembiring, menegaskan bahwa negara telah gagal total dalam penegakan hukum. Ia mengkritik keras kebijakan pemerintah yang cenderung membiarkan pelanggaran ilegal terus berjalan, sementara penindakan hukum justru hanya menyasar pekerja lapangan. Walhi mendesak aparat untuk menggunakan pendekatan follow the money agar bisa menjerat para aktor intelektual (cukong) dan elit yang selama ini menikmati keuntungan dari kerusakan lingkungan.
Dampak Lintas Wilayah dan Kesehatan Reproduksi
Dampak pencemaran merkuri dan sianida dari hulu sungai di Sumbar ini tidak berhenti di wilayah lokal, tetapi mengalir hingga ke Jambi dan Riau melalui DAS Batanghari dan Indragiri. Uli Arta Siagian dari Walhi Nasional menyoroti risiko jangka panjang, terutama bagi perempuan pendulang emas yang terpapar bahan beracun setiap hari, yang sangat mengancam kesehatan reproduksi dan janin. Hingga saat ini, pemerintah dinilai belum memiliki data akurat mengenai warga yang sudah terpapar kontaminasi tersebut.
Walhi kini menuntut langkah tegas berupa penegakan hukum yang berkeadilan, evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang bermasalah, serta pertanggungjawaban penuh dari negara atas krisis lingkungan yang telah meluas ini.
#Krisis Lingkungan Sumbar, #WALHI Sumatera Barat, #Tambang Emas Ilegal, #PETI Sumbar, #Pencemaran Sungai Batanghari, #Berita Lingkungan Hidup, #Tommy Adam, #Kerusakan Hutan Sumbar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar