Bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali skala prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Di tengah masyarakat yang kehilangan rumah, mengungsi, membutuhkan air bersih, makanan, obat-obatan, tempat tinggal dan perlindungan, negara harus memastikan bahwa seluruh sumber daya benar-benar diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan yang paling mendesak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki tujuan yang baik, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Bahkan dalam situasi gempa NTT, pemerintah mengarahkan sejumlah dapur MBG untuk membantu menyediakan makanan bagi para korban bencana. Namun, persoalannya bukan sekadar apakah MBG dilanjutkan atau dihentikan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan negara telah menempatkan keselamatan dan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama ketika terjadi keadaan darurat?
Dalam perspektif Islam, seorang penguasa bukan hanya bertugas menjalankan program, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat. Kaidah fikih menyebutkan, “tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah”, yaitu kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Karena itu, ketika bencana terjadi, prioritas negara semestinya berubah sesuai kebutuhan. Jika masyarakat membutuhkan evakuasi, tempat tinggal, pangan, air bersih, pelayanan kesehatan dan keselamatan, maka kebutuhan tersebut harus didahulukan. Jangan sampai negara terlalu sibuk mempertahankan target dan mekanisme sebuah program, sementara kebutuhan mendasar korban bencana belum sepenuhnya terpenuhi.
Di sinilah pentingnya melihat persoalan melalui konsep Islam kaffah. Islam tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga memberikan aturan mengenai bagaimana negara mengurus rakyat. Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan melindungi rakyat dari berbagai bahaya. Ketika terjadi bencana, negara tidak boleh hanya berperan sebagai regulator, tetapi harus hadir secara nyata sebagai pelindung dan pengurus rakyat.
Islam kaffah juga mengajarkan bahwa kebijakan tidak boleh sekadar berorientasi pada angka, citra keberhasilan program, atau kepentingan ekonomi. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah sejauh mana kebutuhan dan kemaslahatan rakyat benar-benar terpenuhi. Jika suatu program harus dialihkan sementara karena kondisi darurat, maka pengalihan tersebut bukan kegagalan, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat.
Maka kritik terhadap MBG di tengah bencana bukan berarti menolak pemberian makanan bergizi kepada masyarakat. Justru sebaliknya, rakyat tetap harus mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, tetapi mekanismenya harus disesuaikan dengan kondisi darurat. Dapur MBG dapat difungsikan sebagai dapur bantuan bencana, sebagaimana sebagian SPPG di NTT telah diarahkan untuk membantu para pengungsi.
Yang perlu dikritisi adalah paradigma ketika sebuah program seolah harus terus berjalan dengan pola normal meskipun keadaan rakyat sedang tidak normal. Dalam Islam, kebijakan negara harus fleksibel mengikuti kebutuhan rakyat, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariat.
Bencana adalah ujian bagi rakyat sekaligus ujian bagi negara. Di saat seperti inilah terlihat apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyat atau hanya menjalankan program berdasarkan target administratif.
Islam kaffah menempatkan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Maka ketika rakyat tertimpa bencana, yang seharusnya menjadi prioritas bukan sekadar mempertahankan program, melainkan memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, kehilangan tempat berlindung, tidak mendapatkan pertolongan medis, atau merasa ditinggalkan.
Negara yang benar-benar mengurusi rakyat adalah negara yang mampu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar berdasarkan program yang telah ditetapkan.
Maitsa
Cileungsi, kab. Bogor
Tags:
Opini