Pelabuhan Menggeliat, Kapitalisme Menguat, Rakyat Tersendat

(Guru)                  

Arus peti kemas di Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung yang dikelola PT Prima Multi Terminal (PMT) mencapai 403.091 TEUs hingga Juli 2026, meningkat sekitar 2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terutama didukung distribusi domestik dan meningkatnya aktivitas ekspor, dengan layanan peti kemas internasional di Kuala Tanjung melonjak 253 persen menjadi 24.016 TEUs. PMT menilai kinerja tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Sumatera tetap tumbuh di tengah tekanan perdagangan global, sekaligus mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, kapasitas peralatan, keselamatan kerja, dan kualitas layanan kepelabuhanan.

Kondisi yang terjadi menunjukkan aktivitas logistik dan distribusi di Sumatera masih bergerak positif. Kenaikan yang sangat signifikan pada peti kemas internasional Terminal 2 Kuala Tanjung sebesar 253 persen serta pertumbuhan barang nonpeti kemas sebesar 83 persen menunjukkan meningkatnya aktivitas ekspor-impor, industri pengolahan, dan distribusi komoditas. 

Kondisi ini memperlihatkan semakin strategisnya Belawan dan Kuala Tanjung sebagai simpul perdagangan di wilayah barat Indonesia, sekaligus menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kapasitas pelabuhan dalam menopang aktivitas ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, pelabuhan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, dan akumulasi modal. Peningkatan arus peti kemas dipandang sebagai indikator pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak barang yang bergerak, semakin besar pula aktivitas bisnis yang berlangsung. Efisiensi bongkar muat, peningkatan produktivitas terminal, optimalisasi peralatan, dan penguatan rantai pasok menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing perusahaan.

Namun, orientasi tersebut berpotensi menjadikan efisiensi dan keuntungan sebagai ukuran utama pembangunan, sementara pemerataan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar pelabuhan tidak selalu menjadi prioritas. Pertumbuhan aktivitas pelabuhan memang dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan perdagangan, industri, lapangan pekerjaan, dan konektivitas antarwilayah. Namun, perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat di kawasan sekitar, termasuk nelayan, pekerja pelabuhan, pelaku UMKM, serta masyarakat pesisir yang menghadapi persoalan infrastruktur, banjir rob, lingkungan, dan akses transportasi. Peningkatan volume perdagangan tidak otomatis menunjukkan meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Karena itu, pembangunan pelabuhan perlu memastikan agar keuntungan dari pertumbuhan sektor logistik tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan dan pemilik modal, tetapi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam perspektif Islam, aktivitas perdagangan dan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan. Negara memiliki tanggung jawab mengatur dan mengelola berbagai sarana yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan penguasaan manfaat hanya oleh kelompok tertentu. 

Pengembangan pelabuhan, peningkatan arus perdagangan, dan hilirisasi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat perekonomian secara menyeluruh. Prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan harus menjadi dasar agar pengelolaan sektor transportasi dan logistik tidak mengabaikan keselamatan pekerja, kelestarian lingkungan, maupun hak masyarakat sekitar. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi pengelolaan ekonomi. Dalam kapitalisme, pertumbuhan arus barang, efisiensi operasional, investasi, produktivitas, dan daya saing menjadi indikator penting keberhasilan pelabuhan, sedangkan distribusi manfaat sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kepemilikan modal. Sementara dalam perspektif Islam, perdagangan dan pembangunan diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dengan negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan sumber daya dan infrastruktur berlangsung secara adil dan amanah. 

Dengan demikian, keberhasilan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung tidak cukup dinilai dari peningkatan TEUs dan efisiensi terminal, tetapi juga dari sejauh mana perkembangan tersebut mampu memperkuat perekonomian, menjamin kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, serta mewujudkan distribusi manfaat pembangunan secara adil. Wallahu’alam Bissawab

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama